Ocean Freight Meroket Imbas Kontainer Langka, Depalindo & GPEI Desak KPPU Turun Tangan

  • Share
Toto Dirgantoro, Ketua Umum Depalindo dan Sekjen DPP GPEI

JAKARTA – Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Infonesia (Depalindo) dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri terkait serta Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) guna melakukan investigasi sehubungan dengan melonjaknya ocean freight atau tarif angkut kapal kontainer rute ekspor impor (internasional) imbas kelangkaan kontainer.

“Depalindo dan GPEI mendesak kepada Presiden Jokowi supaya Pemerintah campur tangan dengan memanggil para liner kapal asing melalui perwakilannya atau agennya di Indonesia terhadap masalah ini,” ujar Toto Dirgantoro Ketua Umum Depalindo dan Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno, melalui keterangan pers-nya pada Kamis (26/8/2021).

Keduanya juga mengharapkan supaya Pemerintah mengintruksikan ke jajarannya untuk mencari solusi menekan freigt pengapalan, kelangkaan kontainer dan spacr kapal kepada para agen kapal asing di Indonesia yang saat ini gila-gilaan akibat kelangkaan kontainer dan menyebabkan pelaku usaha nasional mengalami kesulitan ekspor.

“KPPU di Indonesia bisa juga melakukan penyelidikan. seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan di Eropa dengan mengeluarkan keputusan mengenai tarif-tarif kapal itu. Beberapa negara yang lain juga mencari solusi ekspor nasional mereka. Di RI, kita berharap juga demikian karena Presiden sduah menginstruksikan untuk menggenjot ekspor nasional,” ucap Toto.

Dia mengungkapkan saat ini, usaha kecil mikto dan menengah (UMKM) di dalam negeri yang orientasi ekspor sudah menderita lantaran banyak ekspornya tertunda, seperti yang dialami UMKM  di Bali, Jawa Timur maupun di daerah lain.

Sejak terjadinya isu kelangkaan kontainer akibat Pandemi Covid-19, imbuhnya, Depalindo telah berkoordinasi dengan asosiasi logistik dan Forwarder di Eropa dalam membahas persoalan penaikan tarif pelayaran hingga kelangkaan kontainer yang dihadapi pelaku di tengah krisis ekonomi dan pandemi.

Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro mengatakan permasalahan yang dihadapi dengan pelayaran internasional dirasakan dan dialami oleh semua negara.

Toto yang juga Sekretaris Jenderal GPEI menjelaskan meroketnya ocean freight di tengah kelangkaan peti kemas sudah tak terkendali lagi karena hingga mencapai 500 persen hampir di seluruh rute pelayaran utama. Naiknya ocean freight, jelas menghambat ekspor nasional yang saat ini sedang menggeliat dan diminta oleh Kepala Negara untuk digenjot.

Toto menjelaskan Depalindo telah berkoordinasi kepada negara lainnya yang tergabung dalam Asia, Eropa dan Amerika shipping council dalam menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Bahkan Presiden AS juga akan melakukan penyelidikan terkait dengan persaingan usaha karena berkaitan dengan tarif peti kemas yang membebani para pelaku.

“Para Liner beroperasi kapal di kita harus memenuhi kebutuhan minimal peti kemas di tempat kita supaya tidak kesulitan. Ini seperti permainan, kargo kita semua keblok. Sama saja ekspor ke barat terhenti. Ini mestinya pemerintah campur tangan. Ini sudah rapat bersama negara lain tapi kami belum lihat ada concern dari Kementerian kita. Makanya kami mendesak Presiden supaya memberikan instruksi,” jelasnya.

Menurutnya apabila kondisi saat ini tidak mengalami banyak perubahan dan penyelidikan dibandingkan, sampai tahun depan pun persoalan ini masih belum ada solusinya.

“Ini masih harus dibedah. Ocean freight naiknya udah gila-gilaan. Rata-rata kisaran 500 persen menjadi ribuan dollar dari sebelumnya ratusan dollar AS,”ungkapnya.

Dia memaparkan kerugian yang dialami pelaku usaha sudah sangat besar dari sisi nominal akibat barang yang tertunda berangkat dan menumpuk seperti yang terjadi di Bali dan Jawa Timur karena tidak tersedianya peti kemas. Apalagi dengan meroketnya ocean freight para pembeli juga pada akhirnya tidak mau membayarnya.

Imbasnya, barang yang tak dibayar juga batal diberangkatkan. Kerugian ini terjadi bagi sejumlah industri nasional karena sudah memproduksi barang tetapi batal berangkat dan tak dibayar dibayar.

“Kemenhub sebagai pihak yang berwenang memutuskan kapal keluar masuk wilayah Indonesia, harus ambik sikap tegas. Kalau mereka para kapal asing itu tidak mau ikut aturan kita, jangan diberikan izin berlayar selanjutnya dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia,” ucap Toto.(am)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.