Pengembangan Logistics Port Anggrek, Pacu Daya Saing di Kawasan Timur

  • Share
Menhub Budi Karya Sumadi, dalam sambutannya pada acara peresmian serah terima pengelolaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek, dari Kementerian Perhubungan kepada PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo, pada Selasa (28/9/2021).

GORONTALO – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Anggrek menjadi pelabuhan logistik dapat berjalan sesuai target.

Sehingga tidak hanya dapat segera meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo serta kawasan sekitarnya, tapi juga memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian dan daya saing Indonesia, terutama untuk Kawasan Timur.

“Saya harapkan, PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) sebagai mitra kerjasama pemerintah  dapat menjaga komitmen dan itikad baiknya sehingga keberadaan Pelabuhan Anggrek yang lebih modern mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian dan daya saing Indonesia,” kata Budi Karya dalam sambutannya pada acara peresmian serah terima pengelolaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek, dari Kementerian Perhubungan kepada PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo, pada Selasa (28/9/2021).

Acara yang digelar secara hybrid tersebut juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Wakil Ketua DPR-RI Korinbang, Rachmat Gobel, sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub, Kemen-PUPR dan jajaran Pemprov dan Pemkab di Gorontalo.

Menhub menegaskan, pengembangan Pelabuhan Anggrek merupakan proyek yang diinisiasi penuh Kementerian Perhubungan yang pelaksanaannya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sehingga pembiayaan berasal dari luar APBN.

Oleh karena itu, Menteri Budi sangat mengapresiasi PT. AGIT, karena meski dalam kondisi Pandemi Covid-19 tetap mampu dengan cepat merealisasikan dan mengoperasikan proyek ini, sehingga menjadi tercepat dibandingkan proyek KPBU Kemenhub yang lain.

Secara potensi, pelabuhan ini sangat strategis dan memiliki konektivitas dengan negara timur jauh seperti Jepang, Korea, China, dan Hongkong sehingga memiliki potensi untuk terus dikembangkan tidak hanya pelabuhan saja, tetapi juga untuk kepentingan kawasan sekitar (hinterland).

Untuk itu, Kementerian Perhubungan, bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan akan tetap berkomitmen dalam mendukung pembangunan sampai pengelolaannya.

“Saya minta agar pihak AGIT sebagai pengelola dapat bersinergi secara nasional dan internasional, terutama dengan Pemerintah Daerah, karena pekerjaan kepelabuhan tidak bisa dikerjakan sendiri, namun dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Budi.

Fasilitas Modern

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel yang juga merupakan anggota legislatif dari daerah pemilihan Gorontalo mengatakan, sinergi menjadi kata kunci agar tujuan pengembangan pelabuhan Anggrek bisa tercapai secara optimal.

“Indikator sukses atau tidaknya pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kab. Gorontalo Utara ini tentu tidak sebatas pada pembangunan fasilitasnya yang modern, tapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Gorontalo dan sekitarnya.

“Pengembangan pelabuhan Anggrek harus menjadi milestone dalam mewujudkan visi pembangunan Gorontalo dari 5 provinsi termiskin mejadi 5 provinsi termakmur di Indonesia dalam 30 tahun mendatang, dan  menjadi salah satu lumbung pangan nasional,” kata Rachmat.

Meski mempunyai potensi besar di sektor agribisnis seperti jagung, coklat, kelapa dan perikanan laut, pembangunan di Provinsi Gorontalo selama ini relatif tertinggal karena lemahnya dukungan infrastruktur. Dengan kehadiran proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek, salah satu masalah pembangunan wilayah ini telah mendapatkan jalan keluar.

Sebagai wakil rakyat dari Gorontalo, bersama sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat telah menyusun roadmap pembangunan daerah agar bisa keluar dari posisi 5 besar daerah termiskin secara nasional yang disebut Visi Pembangunan Gorontalo 2051. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong percepatan infrastruktur, diantaranya percepatan pengembangan Pelabuhan Anggrek.

Pelabuhan ini sudah diwacanakan sejak 2006 lalu, namun selalu tertunda-tunda. Studi pendahuluan dilakukan pada 2017  dan barulah pada 2019 proyek ini mendapat titik terang, dengan keluarnya SK Menteri Perhubungan No.263 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo, yang saat ini sedang ditinjau kembali dalam mendukung upaya percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah, kita bersyukur kini sudah terwujud. Mewakili masyarakat Gorontalo saya berterima kasih kepada pemerintah pusat. Pengembangan Pelabuhan Anggrek sudah sangat lama menjadi dambaan masyarakat karena kapasitas yang ada selama ini sudah tidak mendukung sehingga arus barang ke daerah ini menjadi tidak lancar sehingga membuat inflasi relatif tinggi dan membebani perekonomian dan daya saing Gorontalo,” kata Rachmat.

“Proyek ini akan memperkuat ekosistem pembangunan ekonomi bagi masyarakat Gorontalo. Tinggal bagaimana, semua stake holder mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat akademisi bersinergi untuk terus mengembangkan ekosistem perekonomian Gorontalo sehingga bisa menjadi tujuan investasi yang menguntungkan.

Tanpa diikuti upaya keras untuk menarik dan mempromosikan investasi, sulit untuk mengharapkan kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Gorontalo bisa keluar dari posisi 5 termiskin,” kata Rachmat.

Melalui proyek ini, pelabuhan Anggrek nantinya dapat disinggahi kapal peti kemas dengan kapasitas  30.000 DWT (dead wight ton) dan kapal general cargo dengan kapasitas  10.000 DWT. Selain terminal bongkar muat barang dann peti kemas, pelabuhan ini juga akan dilengkapi berbagai fasilitas lain seperti peti kemas berpendingin (reefer container).

Investasi Rp 1,4 Triliun

Sementara itu, Direktur Utama AGIT Hiramsyah Sambudhy Thaib mengatakan, investasi  pembangunan Pelabuhan Anggrek yang diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar Rp 1,4 triliun yang direalisasikan secara bertahap. Pembangunan tahap pertama akan dimulai pada 2022/2023, meliputi pembangunan dermaga, lapangan peti kemas (container), kargo dan fasilitas pendukung lainnya.

Sedangkan pengembangan tahap kedua direncanakan pada tahun 2031/2032. Bagi AGIT, kata Hiramsyah, proyek ini merupakan tantangan tersendiri. Dengan skema KPBU, pengembalian dana invetasi yang dikeluarkan tidak hanya tergantung pada efisiensi pengelolaan pelabuhan, tapi juga akan sangat ditentukan bagaimana meningkatkan perekonomian dan arus barang dari dan ke Gorontalo.

“Tantangan kami tidak sebatas mengelola pelabuhan saja, tapi bagaimana membuat pengembangan pelabuhan ini menjadi lokomotif, untuk memperkuat ekosistem perekonomian Gorontalo menjadi distinasi investasi yang menarik. Menjadi bagian ekosistem dan sinergi pembangunan Gorontalo, menjadi salah satu visi dan misi AGIT,” katanya (*)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.