Pelindo Dilebur, Bidik Layanan Logistik Terukur

  • Share
Kantor PT Pelindo (Persero)-photo: Logistiknews.id

Merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) resmi terwujud pada awal Oktober 2021, yang ditandai adanya penandatanganan akta penggabungan keempat BUMN layanan jasa pelabuhan tersebut.

Keempat BUMN itu yakni; PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Pada awal Oktober 2022 nanti, peleburan Pelindo menjadi satu itu genap berumur satu tahun. Berbagai terobosan-pun telah dilakukan PT Pelindo pasca merger.

Salah satunya yakni, Pelindo bertekad melakukan standardisasi sumber daya manusia (SDM) dan service level agrement /service level guaranted (SLA/SLG) terhadap layanan peti kemas di semua pelabuhan yang dikelola Pelindo, sebab pengguna jasa saat ini telah melihat Pelindo itu sudah menjadi satu.

Dalam suatu kesempatan, Dirut Pelindo Arif Suhartono pernah menceritakan bagaimana lika-liku perjuangan sebelum proses Merger BUMN itu terealisasi.

“Waktu saya mulai menjabat sebagai Dirut IPC/Pelindo II, Key Performance Indikator (KPI) ukuran kinerja Saya itu cuma satu yakni bagaimana merger Pelindo bisa diwujudkan. Karena untuk merger itu di butuhkan berbagai landasan formal hingga adanya Peraturan Presiden,” paparnya saat memberikan sambutan pada acara Sarasehan Forum Komunikasi Pensiunan Pelabuhan Indonesia  sebagai embrio lahirnya Organisasi Pensiunan Pelabuhan Indonesia (OPPI), bertempat di Ruang Pendulum Nusantara Kampus PMLI Ciawi Bogor, beberapa waktu lalu.

Penulis yang juga hadir pada acara itu  mencatat, Dirut Arif  berkali-kali menegaskan bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh Pelindo dalam menekan biaya logistik nasional adalah dengan memperpendek Port Stay atau waktu pelayanan sandar kapal di Pelabuhan yang lebih efisien. Selain itu konsistesi mendorong Pelindo kembali menjadi operator.

“Upaya yang bisa dilakukan Pelindo dalam menekan logistik nasional adalah memperpendek Port Stay. Selain itu Pelindo agar kembali pada khitohnya yakni sebagai operator pelabuhan. Disisi lain, permasalahan bagaimana mengefisiensikan biaya logistik nasional saat ini menjadi tantangan semua pihak termasuk Pelindo,” ujar Arif Suhartono.

Dirut Pelindo menegaskan hal itu mengingat pertumbuhan ekonomi nasional tidak sekencang dibandingkan pertumbuhan biaya-biaya logistik nasional saat ini.

Pasca merger, imbuhnya, Pelindo kini akan lebih fokus bagaimana peran pelabuhan dalam memperlancar arus barang dan dokumen, konsistensi pada KPI Operation, kompetensi SDM, Keuangan maupun Komersial. Pelindo juga terus mengkomunikasikan kepada berbagai pihak terkait termasuk dengan teman-teman Serikat Pekerja di Pelindo.

“Sehingga terkait dengan merger hingga saat ini tidak ada kegaduhan baik internal maupun eksternal,” ujar Dirut Pelindo.

Pada tahun 2022 Pelindo menargetkan kenaikan kinerja operasional yakni trafik kunjungan kapal diharapkan mencapai 1.271 juta GT atau tumbuh sebesar 7,3% dari taksasi tahun 2021 sebesar 1.184 juta GT.

Sedangkan untuk arus petikemas, Pelindo menargetkan sebesar 17,3 juta TEUs, naik 4,9% dari taksasi 2021 sebesar 16,4 juta TEUs. Demikian juga untuk arus barang non-petikemas, ditargetkan sebesar 144,3 juta Ton, tumbuh 3,2% dari 139,8 juta Ton di 2021.

Adapun penggabungan Pelindo ditargetkan mampu menciptakan value creation (earning before tax) hingga tahun 2025 sebesar Rp4,3 triliun hingga Rp7,4 triliun.

Efisienkan Logistk

Apa yang menjadi tekad Pelindo itu perlu diapresiasi lantaran tujuan dan semangat merger BUMN Jasa Kepelabuhanan tersebut adalah untuk mengefisiensikan layanan logistik di tanah air.

Dimata pelaku usaha, merger Pelindo boleh dibilang angin segar dalam memangkas birokrasi layanan jasa kepelabuhanan, sekaligus transparansi dan standarisasi layanan pelabuhan komersial di Indonesia.

Namun idealnya upaya efisiensi yang sudah dilakukan Pelindo dapat juga diikuti oleh entitas bisnis lainnya di luar pelabuhan. Sebab Pelindo sebagai operator pelabuhan hanya sebagai salah satu unsur dalam kesatuan mata rantai logistik nasional.

Pasalnya, pelaku usaha hingga sekarang ini masih mengeluhkan tingginya biaya di depo kosong (empty) di luar pelabuhan, termasuk yang beroperasi di luar pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk itu diperlukan action dari regulator berkaitan dengan mahalnya biaya pemulangan kontainer kosong (lift-off) eks impor di fasilitas depo peti kemas kosong di luar pelabuhan tersebut.

Fenomena itu juga diamini Erwin Taufan, Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) bidang Kepelabuhanan dan Logistik.

Taufan mengapresiasi merger Pelindo sekaligus berharap pelayanan pelabuhan yang dikelola BUMN itu pasca merger dapat lebih ditingkatkan. “Jangan lupa juga sinergi dengan stakeholders agar bisa terus di jaga,” ujar Taufan, mengawali perbincangan dengan Penulis, Senin (12/9/2022).

Dari sudut pandang pelaku bisnis importasi, menurutnya, merger Pelindo saat ini juga dinilai cukup tepat ditengah adanya kebijakan kepabeanan terkait peniadaan kategori importasi jalur kuning mulai 25 April 2022, dalam pemeriksaan barang impor yang masuk melalui pelabuhan laut maupun bandar udara (bandara) di Indonesia.

Sebab penetapan importasi kategori jalur kuning selama ini ‘abu-abu’ alias tidak jelas karena pada faktanya kontainer juga tidak dilakukan pemeriksaan fisik namun hanya pemeriksaan dokumen.

“Pelindo-nya sudah menjadi satu entitas lantaran sudah dilebur/merger. Sementara kebijakan kepabeanan juga mendukung dalam rangka efisiensi impor. Jadi kedepan aktivitas importasi harapannya  bisa lebih efisien dan terukur,” ungkap Taufan.

Multiplier Efect

Secara terpisah, Ketua Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) DKI Jakarta, Irwandy MA Rajabasa menginginkan, dengan merger Pelindo diharapkan kinerja ekspor nasional bisa lebih meningkat.

“Merger Pelindo mesti memberikan multiplier efect bagi lompatan kinerja ekspor dengan lebih optimal memberikan berbagai kemudahan atau stimulus pada layanan ekspor di pelabuhan,” ujar Irwandy.

Hal berbeda diutarakan Wakil Ketua Bidang Angkutan Curah dan Cair DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Haryadi Djaya.

Menurutnya, selain penataan layanan kontainer, Pelindo juga perlu memacu standarisasi layanan barang  non kontainer.

“Kalau yang kontainer sudah bagus standarisasinya. Saatnya Pelindo juga membenahi untuk layanan non kontainer-nya di pelabuhan-pelabuhan yang dikelolanya,” ungkap Haryadi.

Selain mengapresiasi mulusnya proses merger, harapan pelaku usaha pasca peleburan BUMN jasa kepelabuhanan itu  juga agar layanan logistik nasional bisa lebih efisien dan terukur. [Akhmad Mabrori]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *