LOGISTIKNEWS.ID – Sistem Indonesia National Single Window (INSW) sebagai langkah mengakselerasi kinerja perdagangan ekapor impor melalui penggunaan digitalisasi yang terintegrasi dalam sektor perdagangan internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, integrasi ekosistem INSW tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi layanan ekspor, impor, dan logistik yang berujung kepada peningkatan daya saing nasional. Dalam upaya harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis terkait dengan pelaksanaan INSW.
“Dalam hal ini, Pemerintah sebagai trade facilitator juga terus meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga,” ujar Airlangga saat memimpin dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Senin (27/11/2023).
Dia mengingatkan, sesuai dengan amanat Perpres 44 Tahun 2018, maka setidaknya 2 kali dalam setahun harus diadakan rapat INSW dan rapat ini antara lain untuk kebijakan strategis, keputusan strategis, dan langkah penyelesaian masalah yang muncul.
Menko Airlangga mengatakan, sistem INSW yang diterapkan saat ini telah memiliki jangkauan yang luas yakni mulai dari proses bisnis sebelum kedatangan sarana pengangkut, saat kedatangan sarana pengangkut, saat proses cargo clearance, hingga saat cargo keluar dari Kawasan Pabean. Berbagai proses tersebut melibatkan beragam stakeholders baik dari entitas Pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan penguatan kerja sama.
Dalam sesi diskusi dalam Rapat Koordinasi tersebut, dilakukan pembahasan terhadap 4 isu strategis diantaranya yakni Harmonisasi Kode Pelabuhan/Bandara.
Terkait dengan isu tersebut, Kementerian Perhubungan menjadi Nasional Focal Point dan Konsolidator Kode Pelabuhan. Selanjutnya akan ditetapkan peraturan tunggal untuk Kode Pelabuhan Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang diharapkan terbit pada pertengahan Desember mendatang.
Terhadap isu Tata Kelola Data dan Informasi pada sistem INSW, masing-masing Kementerian/Lembaga terkait diharapkan dalam jangka pendek dapat membuat perjanjian atau MoU dengan Kementerian Keuangan untuk pertukaran aliran data elektronik, sehingga data yang disampaikan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk kebutuhan analisis.
Selain itu, terdapat isu strategis lainnya yakni terkait Service Level Agreement (SLA) dan Business Continuity Plan (BCP). Penerapan SLA menjadi salah satu komponen penting dalam pelayanan publik karena akan mempengaruhi level of trust masyarakat.
“Penyempurnaan aspek legal untuk penegasan SLA dan BCP serta upaya percepatan integrasi SLA akan menjadi hal yang terus didorong,” ujar Airlangga.
Selanjutnya, untuk menjaga kelancaran sistem INSW diperlukan narahubung yang bertanggung jawab pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Dengan mempertimbangkan proses bisnis yang juga melibatkan Kementeria/Lembaga, narahubung tersebut juga diharapkan dapat berperan dalam diskusi terkait masalah sistem, peraturan baru, harmonisasi proses bisnis, hingga potensi integrasi lanjutan.
Penetapan Unit Layanan Single Window di masing-masing Kementerian/Lembaga pada akhirnya juga menjadi isu strategis yang dibahas.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kepala Badan Karantina Indonesia, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, dan Kepala Bareskrim Polri.
Kemudian, Kepala Departemen Strategis Bank Indonesia, Plt. Sekretariat Jenderal dan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Daya Saing Produk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Laporan BPS
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa, nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai US$22,15 miliar atau naik 6,76 persen dibanding ekspor September 2023. Namun jika dibanding Oktober 2022 nilai ekspor turun sebesar 10,43 persen.
Adapun ekspor nonmigas pada Oktober 2023 mencapai US$20,78 miliar, atau naik 7,42 persen dibanding September 2023, dan turun 11,36 persen jika dibanding ekspor nonmigas pada Oktober 2022.
Secara kumulatif, BPS menyebutkan nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2023 mencapai US$214,41 miliar atau turun 12,15 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas mencapai US$201,25 miliar atau turun 12,74 persen.
Peningkatan terbesar ekspor nonmigas pada Oktober 2023 terhadap September 2023 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar US$673,1 juta (24,61 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar US$86,8 juta (7,48 persen).
Sedangkan menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan pada periode Januari–Oktober 2023 turun 10,30 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 10,44 persen dan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 20,80 persen.
BPS mencatat, ekspor nonmigas Oktober 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$5,78 miliar, disusul India US$1,87 miliar dan Amerika Serikat US$1,82 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 45,63 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US$3,66 miliar dan US$1,26 miliar.
Adapun jika berdasarkan provinsi asal barangnya, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–Oktober 2023 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$30,76 miliar (14,35 persen), diikuti Kalimantan Timur US$23,48 miliar (10,95 persen) dan Jawa Timur US$18,26 miliar (8,51 persen).
Sedangkan nilai impor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai US$18,67 miliar, naik 7,68 persen dibandingkan September 2023 atau turun 2,42 persen jika dibandingkan Oktober 2022.[redaksi@logistiknews.id]
