Penerimaan Kepabeanan & Cukai Terkontraksi, Ini Penjelasan Menkeu

  • Share
Menkeu Sri Mulyani

LOGISTIKNEWS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi Pendapatan Negara hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp493,2 triliun (17,6% dari target APBN). Adapun penerimaan pajak mencapai Rp342,88 triliun (17,24% dari target).

“Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif, menunjukkan aktivitas ekonomi nasional yang baik dan resilient. Begitu pula berdasarkan sektornya, mayoritas sektor usaha tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil, terutama pada sektor jasa,” ujar Menkeu melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (31/3/2024).

Dia menjelaskan, Sedangkan untuk penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp56,5 triliun (17,6% dari target APBN), sedikit terkontraksi (3,2% (yoy) disebabkan oleh penurunan penerimaan cukai hasil tembakau.

Tercatat, bahwa Bea Masuk terealisasi sebesar Rp9,9 triliun, tumbuh sejalan dengan pola peningkatan konsumsi masyarakat menjelang puasa dan Lebaran.

Untuk Bea Keluar terealisasi sebesar Rp3,3 triliun, antara lain dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi ekspor tembaga.

“Penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp43,3 triliun, turun sejalan dengan penurunan produksi Barang Kena Cukai (BKC) utamanya Hasil Tembakau (HT),” ungkap Menkeu.

Kemenkeu juga melaporkan, bahwa kinerja pendapatan negara bukan pajak atau PNBP hingga 15 Maret 2024 terjaga baik, mencapai Rp93,5 triliun (19,0% dari target APBN).

Realisasi PNBP SDA dipengaruhi fluktuasi harga komoditas sehingga pendapatan SDA migas dan nonmigas melambat masing-masing mencapai Rp17,8 triliun dan Rp22,4 triliun. Sementara, realisasi pendapatan KND mencapai Rp6,8 triliun, disumbang dari setoran dividen interim BUMN Perbankan.

PNBP lainnya terealisasi Rp33,4 triliun, terutama diperoleh dari kenaikan pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi dari kompensasi data wilayah izin usaha pertambangan. Pendapatan BLU mencapai Rp13,1 triliun, dengan peningkatan utamanya disumbang dari pendapatan jasa layanan rumah sakit dan jasa layanan pendidikan.

Menkeu mengatakan, APBN 2024 hingga 15 Maret 2024 mencatatkan surplus sebesar Rp22,8 triliun (0,10% PDB), dengan keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp132,1 triliun.

Kinerja pembiayaan anggaran terukur dan terkendali, mencapai Rp72,5 triliun dengan reallisasi pembiayaan utang Rp72,0 triliun. Menkeu memastikan pemenuhan target pembiayaan berjalan on track di tengah kondisi pasar keuangan yang masih volatile.

“Untuk strategi pembiayaan utang dilakukan secara fleksibel dan oportunistik, meliputi aspek timing, sizing, tenor, instrument mix, dan currency mix,” ucapnya.

Kendati begitu, ujar Menkeu, saat ini risiko global masih tinggi dibayangi tensi geopolitik, serta tantangan digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan transisi demografi menuju ageing population.

Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN hingga 15 Maret 2024 masih mencatat surplus, namun perlu mengantisipasi perlambatan Pendapatan Negara.

Sri Mulyani mengatakan, APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

“Meski kondisi domestik relatif kuat, pemerintah akan terus mewaspadai volatilitas pasar keuangan dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia,” ujar Menkeu.[redaksi@logistiknews.id]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *