LOGISTIKNEWS.ID – Lembaga Sertifikasi Profesi Logistik Insan Prima (LSP-LIP) yang telah diakui Badan Nasional Sertifikasi (BNSP), kembali menggelar uji kompetensi Sopir Truk PT Multi Binatransport (MBT).
Kegiatan yang dilaksanakan di kantor dan garasi truk PT MBT pada Minggu (9/6/2024) itu merupakan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK Tahun 2024) Pengemudi Angkutan Barang Pengangkut Peti Kemas yang dilaksanakan LSP-LIP, untuk paket 9 dan 10.
Sebanyak 40 Sopir Truk peti kemas PT MBT, nampak sumringah dan antusias mengkituti kegiatan uji kompetensi tersebut.
Hadir pada kesempatan itu, Junior Vice President Trucking Departemen PT Multi Binatransport (MBT) Dessy Desmiyenti, dan Dede Ali Mulyadi (Manager Trucking MBT).
Juga dihadiri langsung oleh Dirut LSP Logistik Insan Prima (LSP-LIP) Henry Ruswoto, Direktur Sertifikasi LSP-LIP Johanes Kurniawan dan Tim Penguji yang juga mewakili ASDEKI, M. Lutfi, serta Mohammad Annas (Dosen Universitas Multimedia Nusantara/UMN Tangerang).
Dalam sambutanya, Dirut LSP-LIP Henry Ruswoto, menyampaikan meskipun alokasi anggaran Pemerintah terbatas untuk kegiatan peningkatan kompetensi SDM, khususya para Sopir Trucking, namun tidak menyurutkan tekad dan semangat untuk melaksanakan uji kompetensi Sopir Truk.
“Kita mesti bersyukur meskipun alokasi anggaran pemerintah untuk kompetensi masih ketat, namun LSP-LIP secara berkesinambungan bisa melaksanakan kegiatan uji kompetensi Sopir Truk,”ujar Henry.
Dirut LSP-LIP itu menegaskan, pada awalnya pihaknya mengajukan kepada Pemerintah (BNSP) sekitar 800-an Sopir Truk bisa mengikuti uji kompetensi LSP-LIP pada tahun 2024. Tetapi Pemerintah hanya mengalokasikan 300 pengemudi dan itupun telah terserap di beberapa daerah seperti Jakarta, Semarang dan Kalimantan.
Dia menegaskan, sertifikat kompetensi merupakan hal yang baru bagi Sopir Truk, karenanya program ini akan terus berkelanjutan.
“Intinya semua profesi, tidak hanya pengemudi mesti memiliki sertifikat kompetensi,” ucap Henry.
Dia menegaskan, sersifikat kompetensi itu merupakan pengakuan dari Pemerintah RI dalam hal ini BNSP, yang salah satu tujuannya agar SDM di Indonesia memiliki kecakapan profesi yang mumpuni serta bisa mengantisipasi serbuan SDM dari luar atau asing.
“Sehingga sesuai regulasi, bahwa hukumnya wajib bagi perusahaan agar SDM nya didukung oleh SDM yang kompeten. Jadi kalau ada perusahaan yang mempekerjakan SDM-nya namun tak satupun memiliki sertifikat kompetensi, maka perusahaan seperti itu patut dipertanyakan,” ujarnya.
Henry mengungkapkan, lantaran keterbatasan anggaran Pemerintah saat ini, maka untuk mengakselerasi uji kompetensi Sopir Truk, pihaknya menyarankan bisa dilakukan dengan cara berbayar atau mandiri.
“Jadi tolong manfaatkan kesempatan ini (yang mendapat dukungan Pemerintah). Tetapi ketika anda (Sopir) Truk dapat sertifikat kompetensi jangan jumawa. Sebab kalau terbukti ugal-ugalan bawa kendaraan truk-nya, maka kami LSP-LIP bisa cabut kembali sertifikasinya,” tegas Henry.
Manager Trucking MBT, Dede Ali Mulyadi, mengatakan, sertifikasi kompetensi Sopir Truk diharapkan menjadi win solution supaya aktivitas transportasi khususnya trucking lebih baik dan efisien.
Ali Mulyadi juga menceritakan bagaimana kendala yang masih dialami para Sopir Truk saat ini di lapangan, mulai dari kemacetan di jalur distribusi (jalan raya) hingga kemacetan di dalam pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
Belum lagi, ungkapnya, persoalan banting tarif angkutan trucking yang kerap terjadi lantaran mesti bersaing dengan trucking kategori kaki lima (K5).
“Selain soal kemacetan itu, kini trucking yang layani pelabuhan Tanjung Priok juga terkendala sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi. Akibatnya kegiatan pengangkutan barang dan peti kemas dari dan ke pelabuhan Priok berpotensi terganggu,” ujar Dede.
Terminal Booking System
Pada kesempatan itu, Junior Vice President Trucking Departemen PT Multi Binatransport (MBT) Dessy Desmiyenti, mengakui adanya berbagai kendala operasional maupun Sopir trucking di lapangan.
Dia mengharapkan service level agrement dan service level guaranted (SLA/SLG) serta kepastian ketersedian operasional alat bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, mesti mendapat perhatian serius dari pengelola pelabuhan (Pelindo) maupun terminal peti kemas.
“Kita inginnya bongkar muat ontime di pelabuhan. Tetapi sayangnya program terminal booking system (TBS) di Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat digulirkan beberapa waktu laku hingga kini tidak bisa berjalan. Padahal itu program yang bagus,” ucap Dessy.
“Rata-rata usia truk MBT paling tua produksi tahun 2013, namun mayoritas armada kami kurang dari 10 tahun usianya. Kami juga rutin pertigabulanan melakukan training K3 bagi para Sopir Truk MBT,” papar Dessy.
Adapun LSP-LIP, saat ini didukung oleh Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI).[redaksi@logistiknews.id]
