LOGISTIKNEWS.ID- Asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI), juga menyatakan tidak setuju dengan adanya uji coba pembatasan jam operasional truk pengangkut barang dan kontainer di Jalan Raya Cilincing yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut).
Sikap APBMI ini sekaligus sejalan dengan sikap empat asosiasi pelaku usaha lainnya di Tanjung Priok, yakni Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI).
Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto, mengemukakan, bahwa aktivitas pelabuhan Tanjung Priok maupun pendukungnya di luar pelabuhan (depo, pool trucking) menjadi barometer pergerakan ekonomi nasional. Dan oleh sebab itu, aktivitas bongkar muat di pelabuhan jangan sampai terhambat dengan kebijakan yang tidak mendukung terhadap kelangsungan dunia usaha logistik, seperti halnya menerapkan kebijakan pembatasan operasional trucking di luar pelabuhan.
“Kalau ada pembatasan operasional truk pastinya juga berimbas pada kelancaran bongkar muat sehingga arus barang dari dan ke pelabuhan Priok bisa terhambat,” ujar Juswandi, kepada Logistiknews.id, pada Minggu (23/11/2025).
Karena itu, APBMI mengingatkan supaya Pemkot Jakut menganulir kebijakan pembatasan operasional truk di Jalan Raya Cilincing Jakut itu, karena menyebabkan hambatan aktivitas logistik dan bikin biaya logistik membengkak.
Kebijakan seperti itu, imbuh Juswandi, juga bertolak belakang dengan program dan semangat Pemerintahan Prabowo-Gibran yang kini sedang juga fokus mewujudkan efisiensi dan performance logistik indeks nasional.
Juswandi mengatakan, Pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari Produk domestik bruto (PDB), guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif.
Bahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh 8,62% pada triwulan III-2025, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,52%. Kelompok ini tercatat menjadi kontributor keenam terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan III-2025 sebesar 6,1%.
Sejumlah asosiasi pelaku usaha di Tanjung Priok juga mengecam adanya pembatasan operasional truk barang dan logistik di Ruas Jalan Raya Cilincing Jakarta Utara oleh Pemkot Jakut, lantaran kebijakan itu menghambat arus logistik, menurunkan daya saing karena biaya logistik membengkak yang berimbas pada perekonomian nasional.
Bahkan, Ketua Umum BPP GINSI, Capt Subandi mengemukakan, ditengah upaya Pemerintah menekan cost logistik nasional saat ini namun masih ada kebijakan Pemerintah Daerah ataupun Pemkot yang tidak sejalan dengan semangat itu bahkan cenderung memunggungi program Pemerintah pusat.
Capt Subandi subandi mengecam kebijakan Pemkot Jakut yang dinilainya ‘ugal-ugalan’ itu. Sebab, imbuhnya, aktivitas logistik di Pelabuhan Tanjung Priok maupun layanan pendukungnya tidak boleh dihambat dalam bentuk apapun.
Sebagaimana diketahui, bahwa Pemkot Jakut melakukan uji coba pembatasan jam operasional truk di pagi dan sore hari pada Ruas Jalan Raya Cilincing, sejak 17 November 2025. Pembatasan tersebut diberlakukan pada pagi hari pukul 06.00-09.00 WIB, dan di sore hari sejak pukul 16.00-21.00 WIB. Namun pembatasan tersebut tidak berlaku pada hari Minggu.
Jalan Raya Cilincing Jakarta Utara kini hanya memiliki lebar sekitar 15-16 meter, memang kerap dijejali truk-truk besar maupun trailer kontainer. Jalan tersebut selain sebagai salah satu alternatif jalur arteri untuk distribusi angkutan logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok maupun Marunda, juga sebagai akses utama pergerakan truk trailer yang mendukung aktivitas depo kontainer yang tersebar disekitar wilayah itu.
Namun, Pemerintah Kota Jakarta Utara menegaskan bahwa penerapan pembatasan jam operasional di ruas jalan tersebut demi meningkatkan keselamatan warga.[am]
