LOGISTIKNEWS.ID- Pebisnis yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Ekportir Indonesia (GPEI) mendukung langkah tegas Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengultimatum akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) jika tidak mampu memperbaiki kinerjanya, dalam kurun waktu setahun.
Hal itu dikemukanan Ketua GPEI DKI Jakarta, Irwandy MA Rajabasa, merespon keseriusan Menkeu Purbaya dalam membenahi birokrasi dan tataniaga perdagangan internasional atau ekspor impor menjadi lebih transparan dan efisien.
“Setuju dengan apa yang disampaikan Menkeu yang akan membekukan DJBJ dan menggantikannya dengan operator swasta SGS, jika instansi itu tidak mampu merespon keluhan publik untuk segera memperbaiki performance-nya,” ujar Irwandy, melalui keterangan-nya pada Selasa (2/12/2025).
Sebagai pelaku usaha ekspor, Irwandy juga kerap kali menerima laporan perusahaan anggotanya yang menemui kendala yang bersifat administratif maupun saat penetapan nilai ekspor yang berbelit ketika pengurusan dokumen barang ekspor di DJBC, termasuk di pelabuhan Tanjung Priok. Padahal, idealnya kegiatan ekspor tidak boleh terkendala hal-hal sepele lantaran mendatangkan devisa bagi negara.
“Jadi kami (eksportir) kalau Bea Cukai terus-terusan gak becus seperti saat ini dibekukan saja dan digantikan oleh SGS seperti beberapa puluh tahun lalu. Sehingga ada kepastian layanan ekspor bertambah lancar gak ada hambatan birokrasi lagi. Intinya GPEI sangat mendukung langkah Menkeu Purbaya, yakni selama mmperlancar dan lebih efisien bagus saja itu gunakan SGS. Apalagi dahulu-pun (era Presiden Soeharto) pernah hal itu dilakukan,” tegas Irwandy.
Societe Generale de Surveillance (SGS) yang berdiri pada 1878 di Jenewa, kini menjadi salah satu perusahaan terbesar dalam layanan testing, inspection, verification, dan certification (TIC).
Berdasarkan informasi resmi perusahaan, SGS memiliki ribuan kantor dan laboratorium di lebih dari 100 negara, melayani sektor perdagangan, industri, komoditas, hingga sertifikasi manajemen.
Dengan reputasi sebagai lembaga pemeriksa independen, SGS kerap menjadi mitra banyak pemerintah untuk meningkatkan transparansi perdagangan internasional, terutama melalui pre-shipment inspection (PSI) atau pemeriksaan pra-pengapalan.
Adapun keterlibatan SGS dalam urusan kepabeanan Indonesia berawal dari kondisi berat pada awal 1980-an, lantaran maraknya pungutan liar, manipulasi nilai barang, serta kolusi antara importir dan petugas pelabuhan menyebabkan penerimaan negara terus tergerus.
Namun kini, banyaknya kasus yang terus disorot publik pada instansi DJBC, membuat Menkeu Purbaya geram. Apalagi, dalam beberapa bulan terakhir, beliau juga cukup rajin untuk melakukan sidak ke kantor pelayanan Bea Cukai.
Bahkan, Menkeu berujar bakal membekukan DJBC jika dalam waktu setahun instansi itu tak memperbaiki kinerjanya. Purbaya membuka opsi mengganti peran Bea Cukai dengan operator swasta SGS asal Swiss, kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas.
Kendati begitu, Menkeu mengakui, jika nantinya kebijakan ini benar-benar dilakukan setidaknya akan berdampak pada 16 ribuan pegawai Bea Cukai yang terancam dibekukan.[am]
