LOGISTIKNEWS.ID- Indonesia National Shippers’ Council (INSC) atau Dewan Pengguna Jasa Angkutan dan Logistik Indonesia (Depalindo) menjadi tuan rumah pertemuan Global Shippers’ Alliance (GSA) dan Asian Shippers’ Alliance (ASA) Annual Meeting 2025 yang dilaksanakan secara hibryd dan diikuti berbagai perwakilan pemilik barang dari sejumlah negara di dunia.
ASA & GSA Annual Meeting 2025 telah sukses digelar di Bali pada 6 Nopember 2025 dan pada kesempatan itu, Menteri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan sambutan pada forum tersebut. Sedangkan Menteri Perdagangan yang diwakili Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan, membuka secara langsung ASA & GSA Annual Meeting 2025 itu.
Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan global dan regional utama, termasuk American Association of Exporter and Importers (AAEI), Australian Peak Shippers’ Association (APSA), Shippers’ Council of Bangladesh (SCB), dan European Shippers’ Council (ESC).
Selain itu diikuti The Hong Kong Shippers’ Council (HKSC), Indonesian National Shippers’ Council (INSC), Korean Shippers’ Council (KSC), Malaysian National Shippers’ Council (MNSC), Sri Lanka Shippers’ Council (SLSC), and Thai National Shippers’ Council (TNSC).
“Agenda utama pertemuan tersebut yakni mendorong pentingnya untuk segera meningkatkan standard layanan minimum di sektor angkutan laut dan pelabuhan guna meberikan efisiensi cost logistik sesuai tuntutan pengguna jasa,” ujar Ketua Umum Depalindo (INSC) Toto Dirgantoro, melalui keterangan resminya, pada Minggu (9/11/2025).
Toto mengungkapkan, dalam pertemuan itu juga teridentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengirim barang, baik dari penyedia layanan logistik terkait maupun instansi pemerintah di negara-negara anggota, yang berdampak signifikan terhadap biaya dan daya saing perdagangan.
Menurutnya, organisasi-organisasi anggota yang hadir pada pertemuan itu juga sepakat untuk segera berkonsultasi dengan pemerintah masing-masing guna mencari solusi terbaik terhadap isu-isu atau regulasi yang berkaitan dengan perdagangan, kelancaran arus barang maupun logistik, termasuk kemacetan menyangkut biaya-biaya di pelabuhan, serta biaya di depo kontainer.
“Di Forum itu, kami (Depalindo/INSC) juga telah menyampaikan pandangan menyeluruh terkait isu-isu tersebut,” ucap Toto.
Biaya Logistik
Dalam sambutannya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan. mengatakan bahwa biaya logistik memegang peranan krusial dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
“Logistik bukan sekadar urusan angkutan barang, tetapi merupakan urat nadi perdagangan yang menghubungkan produsen, konsumen, dan pasar global,” ujarnya.
Dirjen menambahkan, saat ini biaya logistik domestik Indonesia masih relatif tinggi, yakni sekitar 14% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini memang telah menurun dibandingkan satu dekade lalu (2013) yang mencapai 24%, namun masih di atas rata-rata negara maju yang berada pada kisaran 8–9%.
Untuk itu, imbuhnya, pemerintah menargetkan penurunan rasio biaya logistik nasional menjadi sekitar 8% pada tahun 2045.
Iqbal menuturkan bahwa beberapa faktor turut memengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga, antara lain inflasi yang terkendali, perdagangan yang efektif, serta kepercayaan konsumen.
“Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan mencakup pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta mendorong UMKM agar dapat menembus pasar ekspor,” ungkapnya.
Strategi pengamanan pasar dalam negeri dilakukan melalui peningkatan perdagangan antarwilayah. Upaya ini diwujudkan dengan memperkuat sistem distribusi dan logistik guna mendukung kelancaran arus barang dan jasa antardaerah.
“Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta mempertahankan daya beli masyarakat,” ucap Iqbal.
Joint Statment
Sementara itu, dalam pernyataan bersamanya, GSA dan ASA menyoroti kekhawatiran terkait kerangka hukum saat ini yang tidak mengakomodasi penggunaan dokumen elektronik, seperti e-B/L, Pembatasan Pergerakan Selama Jam Sibuk, Biaya Notifikasi Parkir Kontainer Kosong (ECP), Pengesahan RUU Tarif Angkutan Minimum untuk Truk Kargo Kontainer, dan Pembatasan Berat Kendaraan Gabungan (BGK).
Forum itu juga sepakat untuk segera berkonsultasi dengan badan pemerintah nasional masing-masing guna mencari solusi, serta berkomitmen untuk membahas isu-isu menyeluruh ini dengan organisasi-organisasi internasional terkait guna mencapai solusi tingkat makro.
Upaya ini mencerminkan keharusan untuk menciptakan suara global yang terpadu dan berdampak bagi Pengirim guna memastikan bahwa perusahaan pelayaran menyadari perlunya peningkatan layanan dan merespons kebutuhan pengguna secara lebih efektif.
Aliansi juga menyatakan keprihatinan atas ketidakpastian seputar kebijakan perdagangan AS, yang menghasilkan volatilitas dan meningkatkan biaya di seluruh rantai pasokan global. Pasalnya ketidakpastian ini dapat meningkatkan nilai perdagangan untuk sementara, da menimbulkan risiko perlambatan ekonomi global pada periode berikutnya.
Photo: Pembahasan pada ASA & GSA Anual Meeting 2025
Pertemuan tersebut juga mencatat perkembangan penting Ekonomi, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) di Uni Eropa, termasuk Peraturan Deforestasi Uni Eropa, Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM), Arahan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDDD), dan Arahan Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan (CSRD).
Langkah-langkah ini akan memerlukan adaptasi yang ketat terhadap keberlanjutan dalam semua aspek bisnis, yang sangat memengaruhi sektor perdagangan dan logistik internasional.
Pada forum global itu juga dilakukan pemilihan Kepemimpinan Asian Shippers’ Alliance (ASA) untuk masa bakti 2026-2027. Dengan suara bulat, Thai National Shippers’ Council (TNSC) terpilih sebagai Ketua ASA yang baru. Sedangkan, Australian Peak Shippers’ Association (APSA), The Hong Kong Shippers’ Council (HKSC), dan Shippers’ Council of Bangladesh (SCB) menjabat sebagai Wakil Ketua.
Kepemimpinan baru ini bertugas memastikan kesinambungan advokasi perdagangan Asia dan memperluas keanggotaan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pengguna industri pelayaran internasional dimasa mendatang.[am]
