LOGISTIKNEWS.ID- Pengembangkan industri otomotif nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global menjadi komitmen Pemerintah untuk mendorong transformasi menuju kendaraan rendah emisi karbon sekaligus memperkuat rantai pasok industri otomotif di dalam negeri.
Karenanya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan terus terus memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra internasional dalam mendorong upaya tersebut.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Diarta menyampaikan, pemerintah juga terus mendorong pengembangan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan.
“Pemerintah juga berkomitmen kuat untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060, dan komitmen ini didukung penuh oleh Kemenperin melalui program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV),” ujarnya melalui keterangan pers-nya dikutip Kamis (13/11/2025).
Dia mengemukakan, program LCEV mencakup berbagai teknologi secara komprehensif, termasuk pengembangan mesin fleksibel yang dapat menggunakan biofuel.
“Kami berharap inisiatif-inisiatif ke depan dapat memberikan dampak nyata di seluruh rantai industri, baik hulu maupun hilir, guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan kemakmuran bersama,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat adopsi energi bersih.
“Saat ini pemerintah melaksanakan berbagai program biofuel seperti biodiesel, bioetanol, bioavtur/SAF, dan green diesel atau hydrotreated vegetable oil (HVO),” jelasnya.
Eniya juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penerapan E10 di tahun 2028. Keberhasilan implementasinya perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam peningkatan infrastruktur pendukung.
Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya keseimbangan antara ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami ingin mengeliminasi impor energi. Saat ini sekitar 20–30% energi di Indonesia masih impor, mayoritas berupa minyak untuk sektor transportasi. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2030, kami berupaya menjaga keberlanjutan fiskal nasional,” jelasnya.[syf]
