LOGISTIKNEWS.ID- Solusi mengurai persoalan kemacetan di jalur distribusi barang dan logistik akibat dari kepadatan layanan receiving dan delivery layanan ekspor impor pada terminal peti kemas (TPK) di wilayah Pabean Pelabuhan Tanjung Priok perlu secara komprehensif, dengan melihat praktik kondisi lapangannya.
Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo), justru berharap Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok (KSOP) melakukan action konkret dalam mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan Tanjung Priok dalam mengatasi masalah tersebut.
“Jadi kalau soal masih macet dan ada hambatan di pelabuhan itu bukan cuma menjadi PR (pekerjaan rumah) Pelindo saja. Tetapi bagaimana peran regulator (KSOP) setempat dalam hal ini,” ujar Ketua Umum Depalindo yang juga Sekjen DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro, kepada Logistiknews.id, pada Selasa (18/2/2025).
Dia tak menampik kalau memang kelihatannya indah jika sebagai solusi mengurai kemacetan dan kepadatan di pelabuhan Tanjung Priok pada hari-hari tertentu yakni melalui program penerapan terminal booking system atau TBS.
“Memang indah kedengarannya kalau menerapkan TBS sehingga in dan out trucking bisa tertata. Tetapi ingat bahwa trafik menuju Priok itu jadi persoalan sendiri selama ini. Tidak seperti di pelabuhan negara lain,” ucapnya.
Toto mengatakan, demi produktivitas order truk pelabuhan memang idealnya trucking yang masuk bawa kontainer ekspor dan ketika keluar telah mengantongi TILA untuk mengambil kontainer impor di dalam pelabuhan. “Tetapi kan praktiknya tidak bisa seperti itu karena pelaku atau yang mengerjakan ekspor dan impor itu berbeda-beda, tidak satu,” tegas Toto.
3 Point Usulan
Depalindo, imbuhnya, justru mengusulkan tiga point krusial agar penataan pelabuhan Priok dilakukan lebih komprehensif sesuai kondisi lapangannya.
Pertama, Segera menyiapkan buffer area (lahan parkir) trucking yang cukup sebagai penopang aktivitas pelabuhan Tanjung Priok.
Kedua, Perlu dilakukan re-layout pelayanan di terminal peti kemas, wabilkhusus di New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) yang selama ini seringkali menjadi penyumbang parah kemacetan di luar pelabuhan.
Toto menceritakan, untuk menghindari potensi kemacetan di NPCT-1, bahwa pada awalnya di design agar truk kontainer yang keluar melalui NPCT-1 disiapkan melalui akses tol diatas laut, dan ada buffer truk serta tersedia sarana pemeriksaan di dalam terminal.
“Bahkan Depalindo pernah mengusulkan ke Kemenhub jika kapasitas NPCT-1 telah mencapai 1,5 juta TEUs bisa menjadi kepanjangan TPK Koja. Sehingga disiapkan akses keluarnya dari TPK Koja agar bisa lebih memudahkan,” ucapnya.
Ketiga, Analisa dampak lingkungan dan lalu lintas (Amdalalin) terhadap keberadaan fasilitas depo empty di luar pelabuhan yang menjadi penopang Pelabuhan Tanjung Priok perlu ditata kembali.
“Penataan depo-depo empty itu termasuk menyangkut berapa standard kapasitas dan luasan arealnya sehingga tidak berimbas pada kemacetan dalam layanannya,” tegas Toto.
Saat ini, terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Petikemas (TPK) Koja, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL/NPH) dan Terminal 3-IPC TPK Tanjung Priok.
Berdasarkan data yang dihimpun Logistiknews.id, hingga akhir tahun 2024 saja di JICT menguasai sekitar 42,7% market share peti kemas ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan TPK Koja mencapai 19,7%, NPCT-1 sebanyak 22,2%, Terminal MAL 5,7% dan Terminal 3 Priok 6,4%.
Selama periode 2024 itu, arus peti kemas ekspor impor melalui JICT dilaporkan naik 5,2% dibandingkan periode 2023, di TPK Koja naik 7,1%, dan NPCT-1 naik 25,2%. Sedangkan yang melalui MAL justru alami penurunan 6,3% dan di Terminal 3 yang dikelola IPC TPK Priok turun 12,6%.[am]
