LOGISTIKNEWS.ID- Sebagai inisiatif strategis, ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) menjadi kerangka regulasi bersama, termasuk menyelaraskan kebijakan terkait ekonomi digital, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Inisiatif DEFA menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam Pertemuan High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) ke-48 yang digelar oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 pada 4-5 Agustus 2025 lalu di Sultan Ahmad Shah International Convention Center (SASICC), Kuantan, Pahang, Malaysia.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, selaku Ketua Delegasi RI (HLTF-EI Lead Indonesia), menegaskan bahwa DEFA dapat menjadi terobosan bagi ASEAN dalam merespon tantangan global, dan penyelesaian DEFA akan menjadi penanda kesiapan kawasan dalam menyambut era kolaborasi ekonomi digital yang terbuka untuk semua pihak.
Inisiatif ini bukan sekadar dokumen, melainkan fondasi masa depan ASEAN sebagai kawasan terbuka dan adaptif terhadap transformasi digital.
“Perlu kita sadari bersama, saat ini dinamika kecerdasan buatan dan mobilitas data berkembang sangat cepat, ASEAN harus fleksibel dan memiliki semangat yang sama dalam pelaksanaan negosiasi guna mempercepat penyelesaian perundingan DEFA tahun ini. Hal ini sangat esensial agar ASEAN dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital yang sedang meningkat secara global, dan dunia saat ini memandang ASEAN,” ujar Edi, melalui keterangan pers-nya dikutip Kamis (14/8/2025).
Sebagai sebuah insiatif, perkembangan negosiasi DEFA dan kesepakatan untuk menyelesaikannya secara substantif pada tahun ini dibahas secara khusus dalam HLTF-EI kali ini. Hingga saat ini, proses perundingan DEFA telah menunjukkan kemajuan signifikan, dengan penyelesaian sebesar 55% dari total paragraf substantif.
“Adapun penyelesaian secara substansial akan mempertimbangkan indikator nominal dan substantif yang setidaknya mencapai 70% dari total paragraf. Paragraf-paragraf tersebut meliputi isu penting seperti Transaksi Elektronik, Artificial Intelligence (AI), Kerja Sama Keamanan Siber, hingga Pengembangan Talenta Digital,” jelas Edi.
Pasca peluncuran negosiasi DEFA pada Keketuaan Indonesia tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR), Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk bersama menunjukkan fleksibilitas tinggi agar target penyelesaian tahun ini dapat tercapai.
Tercapainya target penyelesaian DEFA juga akan berkontribusi dalam menyukseskan salah satu Priority Economic Deliverables (PED) Malaysia.
Peningkatan usaha dan fleksibilitas negara anggota dan badan sektoral ASEAN dalam perundingan DEFA disepakati sebagai salah satu rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada para Menteri Ekonomi ASEAN, sehingga DEFA dapat diselesaikan secara substansial pada tahun ini sesuai dengan target.
“Terlebih lagi, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian penuh negosiasi dan penandatanganan DEFA dapat dilakukan tahun depan pada saat Filipina memegang Keketuaan ASEAN 2026,” ucapnya.[syf]
