LOGISTIKNEWS.ID- Banyaknya kasus yang terus disorot publik pada instansi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) saat ini, membuat Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa, sempat geram. Apalagi, dalam beberapa bulan terakhir, Menkeu Purbaya cukup rajin untuk melakukan sidak ke kantor pelayanan Bea Cukai.
Bahkan, Menkeu sempat mengeluarkan statment bakal membekukan DJBC jika dalam waktu setahun instansi itu tak memperbaiki kinerjanya. Purbaya membuka opsi mengganti peran Bea Cukai dengan operator swasta SGS (Societe Generale de Surveillance) asal Swiss, kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas.
Kendati begitu, Menkeu mengakui, jika nantinya kebijakan ini benar-benar dilakukan setidaknya akan berdampak pada 16 ribu pegawai Bea Cukai yang terancam dibekukan.
Respon Pelaku Usaha
Namun, Pelaku usaha yang bernaung di Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) justru menolak keras jika Bea dan Cukai dibekukan dan perannya digantikan oleh SGS, yang notabene merupakan pihak asing.
“Belum tentu SGS (pihak asing) itu lebih kredibel dari Bea Cukai.saat ini. Kalau ada kekurangan dari Bea Cukai hendaknya dan sudah sewajarnya di perbaiki. Bukan malah ingin dibekukan,” tegas Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Capt Subandi, melalui keterangan resminya kepada Logistiknews.id, pada Senin (1/12/2025).
Penegasan Subandi itu cukup beralasan lantaran dirinya maupun perusahaan anggota GINSI selama ini, merasakan pelayanan yang diberikan Bea dan Cukai sudah sangat responsif (cepat) berkaitan dengan kegiatan importasi.
“Yang kami rasakan selama ini layanan Bea Cukai sudah sangat cepat dari mulai pengajuan dokumen sampai jadi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) impor. Terutama yang kami rasakan di Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan lainya di Indonesia,” papar Capt Subandi.
Ketum GINSI mengakui, jika ada kekurangan atau hambatan yang menyangkut tekhnis dan kasuistik terkait kepabeanan dan cukai, biasanya hanya pada problem klasik seperti saat sistem Ceissa alami error.
“Kalau ada yang membisikkan hal negatif terkait layanan Bea Cukai saat ini, Saya kira Pak Menteri Purbaya juga harus kuat filternya. Jika benar ada petugas Bea Cukai yang nakal itu adalah oknum dan tinggal di buatkan aturan ataupun sistem pengawasan internal yang lebih baik,” tutur Subandi.
Kalaupun masih adanya oknum nakal di Bea Cukai, imbuhnya, hampir tidak ada satu pun institusi di negeri ini yang bebas dari prilaku oknum yang tidak baik. Sama seperti halnya, importir juga tidak luput dari oknum pengusaha yang nakal tetapi hal itu merupakan oknum karena hanya segelintir orang.
“Tetapi kan masih banyak pengusaha yang lebih baik. Makanya akan lebih berat multiplier efeknya jika harus mengganti atau membekukan Bea Cukai selaku institusi yang selama ini berperan vital dalam kegiatan layanan impor maupun ekspor,” tegas Capt Bandi.
Karena itulah, ujarnya, pada intinya GINSI tidak sepakat jika ada opsi Bea Cukai digantikan perannya oleh SGS yang notabene asing.
“Pasalnya, selain belum tentu bisa lebih baik, opsi tersebut belum tentu menyelesaikan akar masalahnya,” tegas Ketum GINSI.[am]
