LOGISTIKNEWS.ID- Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub meluncurkan aplikasi kenavigasian yang diberi nama “I-Motion Gen 2” dan Penandatanganan Mou Antara Dirjen Perhubungan Laut dengan Kepala Oragnisasi Riset Elektronika dan Informatika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Peluncuran aplikasi itu bertepatan dengan kegiatan Rakornis Kenavigasian Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Rabu (9/11/2022) di Yogyakarta.
Dirjen Hubla Kemenhub Arif Toha, mengatakan sesuai amanah Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Kenavigasian bertanggungjawab dalam menjamin tersedianya prasarana serta terselenggaranya program keselamatan pelayaran.
“Tanggung jawab yang harus dipenuhi Bidang Kenavigasian yaitu penyediaan alur pelayaran dan sistem perlintasan yang aman dan selamat, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran yang cukup dan andal, penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan telekomunikasi marabahaya pelayaran (GMDSS), sistem lalulintas pelayaran (VTS), serta penyelenggaraan Long Range Identification And Tracking System (LRIT) sesuai tuntutan internasional di bidang peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran” kata Arif.
Selain itu, lanjut Arif Kenavigasian juga bertanggung jawab dalam pembinaan di bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, sarana telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, survey hidrografi dan penataan alur serta perlintasan. Tugas ini tentunya juga mempunyai makna yang sama pentingnya dalam peningkatan keselamatan pelayaran di Indonesia.
Dirjen Arif mengatakan, navigasi menjadi esensi utama terselenggaranya transportasi laut yang berkeselamatan. Hal tersebut akan terlaksana jika penyelenggaraan kenavigasian transportasi laut bersinergi dan seluruh elemen di dalamnya merupakan SDM yang unggul serta professional serta didukung dengan pemanfaatan teknologi dalam menyelenggarakan layanan kenavigasian.
“Jika peran dan tanggung jawab Bidang Kenavigasian tersebut dapat terlaksana secara dengan baik, merupakan indikasi unggul dan profesionalnya SDM navigasi pelayaran” ujar Arif.
Dirjen Hubla mengatakan, tantangan utama keselamatan moda transportasi perairan beberapa diantaranya yaitu terkait dengan optimalisasi kelaikan Sarana dan Prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pada otoritas dan operator layanan angkutan serta ketersediaan dan kelaikan prasarana keselamatan seperti peralatan navigasi dan pemantau cuaca.
Arif Toha juga mengatakan, luasnya wilayah Perairan Indonesia tentunya dalam melaksanakan pengawasannya tidak dapat diemban sendiri oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, perlu ada sinergi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya.
Karenanya,Direktorat Kenavigasian perlu melakukan integrasi antar sistem pengawasan dengan Kementerian dan Lembaga lainnya sehingga pengawasan lalu-lintas pelayaran di Perairan Indonesia menjadi lebih optimal.[am]
