LOGISTIKNEWS.ID – Pemerintah memprediksikan jumlah masyarakat yang bakal melakukan mobilisasi pada moment Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) mencapai lebih dari 60 juta orang.
Adapun puncak mobilisasi masyarakan pada moment Natal di tahun ini akan terjadi pada tanggal 24 dan 25 Desember 2022, sementara puncak tahun baru ada pada tanggal 31 Desember dan 1 Januari 2023.
Menjelang moment Nataru tersebut, para Pengusaha Truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengharapkan jangan ada pembatasan ataupun pengalihan arus lalu lintas kendaraan barang dan logistik dari jalan tol ke jalan nasional saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Sebelumnya memang selama dua tahun terkahir tidak ada pembatasan karena Pandemi. Tetapi sebelum Pandemi ada pembatasan seperti itu. Tetapi pembatasan ini terputus-putus jadwalnya atau tidak terus menerus, dan ini bikin kagok para pengusaha truk dalam menyiasati order angkutan saat Nataru,” ujar Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, kepada Logistiknews.id pada Selasa (6/12/2022).
Dia menegaskan, Pemerintah jangan terlalu berpihak pada mobilisi ‘wisata’ orang saat moment Nataru ketimbang truk yang pada hakekatnya menjalankan logistik nasional untuk menggerakkan roda perekonomian.
Pasalnya, ujar Gemilang, diakhir tahun seperti ini biasanya perusahaan truk logistik mengejar target penyelesaian order yang telah diperolehnya.
“Kita harus samakan persepsi bahwa persoalan Covid-19 belum sepenuhnya berakhir, jadi janganlah mengambil kebijakan mendahulukan orang yang wisata seolah Pandemi sudah berakhir di saat moment Nataru,” ucapnya.
Dia juga menegaskan, jikalau ada pengalihan atau pembatasan di jalan Tol pada moment libur Nataru tahun ini di tol Jakarta-Cikampek (Japek) terhadap truk yang berkegiatan dari dan ke sekitar pelabuhan Tanjung Priok bisa memanfaatkan akses Tol Marunda-Cilincing, meskipun dengan resiko biaya tolnya cukup mahal.
“Jadi harapan kami tidak ada pembatasan angkutan barang dan logistik saat Nataru. Apalagi 70% industri ada di wilayah timur. Makanya regulasi yang akan dikeluarkan Kemenhub nantinya soal ini harus lebih bijaksana mengakomodir aspek kelancaran perekonomian dan logistik nasional. Kami (Aptrindo) juga sudah pernah melakukan pembahasan dengan Ditjen Darat Kemenhub soal ini pada pekan lalu,”ucap Gemilang yang juga Chairman Asean Trucking Federation (ATF) itu.[am]