LOGISTIKNEWS.ID – Sebagai negara maritim, Indonesia harus memiliki sistem pengawasan yang kuat di wilayah perairan, untuk menjaga kedaulatan dan mewujudkan keselamatan, keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
Seperti diketahui, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan dan memiliki posisi strategis bagi jalur pelayaran dunia. secara hukum, indonesia telah ditetapkan sebagai negara maritim yang tertuang pada United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.
Untuk itu Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pengembangan pada sarana prasarana melalui sebuah sistem yang terkait dengan pengawasan maritim, dimana sistem tersebut adalah Indonesian Integrated Monitoring System On Navigation (I-Motion).
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Direktur Jendral Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi saat membuka Bimbingan Teknis Terkait Pengoperasian Indonesian Integrated Monitoring System On Navigation (I-Motion) secara daring, Kamis (30/3/2023).
“Indonesian Integrated Monitoring System On Navigation (I-Motion) merupakan salah satu solusi terkait kebutuhan Ditjen Hubla akan suatu sistem pengawasan maritim terintegrasi dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia,” ujar Antoni.
Dia juga mengatakan bahwa I-Motion merupakan salah satu implementasi dari program Quick Wins dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk itu dia berharap I-Motion ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla dalam melakukan tugas dan fungsinya terutama dibidang keselamatan.
”I-Motion ini merupakan implementasi dari salah satu program Quick Wins Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sehingga saya mengharapkan sistem ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh UPT di Lingkungan Ditjen Hubla dalam melakukan pengawasan kapal di wilayah kerja masing-masing guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,” ucapnya.[am]
