LOGISTIKNEWS.ID -Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Subagyo mengemukakan, seluruh kegiatan dan pelayanan barang maupun penumpang di wilayah kerja pelabuhan tersibuk di Indonesia itu mesti mengadopsi sistem Informasi dan Teknologi (IT) yang mumpuni.
Selain telah diamanat melalui program pemerintah dalam menudukung kelancaran arus barang, penggunaan sistem IT dalam layanan jasa kepelabuhanan juga sejalan dengan upaya perwujudan national logistics ecosystem (NLE) yang kini di usung Pemerintahan RI.
Hal itu dikemukakan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Subagyo saat Sosialisasi Publikasi Peraturan Terbaru Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yang dilaksanakan di Jakarta pada Senin (7/8/2023).
Hadir pada acara itu, antara lain; Manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung.Priok, PT Pelni dan asosiasi pengguna di pelabuhan Tanjung Priok.
Sosialisasi itu menyangkut Publikasi Peraturan Terbaru Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yakni; No.HK.206/1/20/OP.TPK-23 tentang Pelayanan Penumpang di Terminal Penumpang Nusantara Purq Pelabuhan Tanjung Priok, serta No.HK 206/2/18/OP-TPK-23 tentang Layanan Teknonolgi Informasi di Pelabuhan Tanjung Priok.
Subagyo menegaskan, bahwa seluruh layanan penumpang maupun barang di pelabuhan Tanjung Priok, mesti berstandard pelayanan teknologi dan informasi (TI) yang mumpuni demi mendukung kelancaran pelayanan penumpang maupun arus barang dan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Apalagi, berdasarkan data yang ada, 60-65% aktivitas ekspor maupun impor dilayani melalui pelabuhan Tanjung Priok. Karena itu, jika bongkar muat barang dapat dilakukan lebih cepat maka tidak menghambat kapal-kapal lain yang akan berlabuh dan bongkar muat barang,” ucapnya.
Rangkaian acara sosialisasi itu juga diisi dengan Diskusi dan dialog interaktif yang melibatkan stakeholders terkait di pelabuhan Tanjung Priok.[redaksi@logistiknews.id]
