LOGISTIKNEWS.ID- Dengan jumlah penduduk yang mencapai 600 juta orang dan ekonomi yang lebih dari USD3 triliun menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar yang kuat untuk industri baja dan besi. Hal ini juga menjadi bagi momentum ASEAN untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik tetap stabil dan tumbuh di tengah perang tarif antara AS dan Cina.
Namun, terkait kondisi global yang sedang dihadapi saat ini berupa tantangan pada Oversupply China yang berpotensi dilimpahkan ke Indonesia, serta tantangan pada kebijakan (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) Uni Eropa. Hal ini akan membebankan tarif tambahan bagi produk pada karbon, salah satunya baja.
“Kita harus siap untuk itu dan saya berharap Asia Tenggara, besi, dan baja dapat membuat strategi menuju produksi yang lebih berkelanjutan dan lebih hijau,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka acara Iron Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 di Jakarta Convention Center, Rabu (21/5/2025).
Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Pemerintah sedang melakukan review terkait regulasi anti-dumping akan produk oversupply yang dikhawatirkan masuk ke pasar Indonesia.
“Untuk itu industri nasional harus diperkuat, terutama yang dilakukan integrasi dari hulu ke hilir agar lebih efisien dan diprioritaskan untuk digunakan di dalam negeri,” ucapnya.
Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari segi lapangan usaha, di mana pada Triwulan I tahun 2025 berkontribusi sebesar 19,25%, dengan pertumbuhan sebesar 4,55%.
Dalam lima tahun terakhir, ekspor komoditas besi dan baja terus mengalami kenaikan sebesar 22,18%. Selain itu, konsumsi baja nasional juga terus tumbuh, dari 11,4 juta ton di tahun 2015 menjadi 17,4 juta ton di tahun 2023. Kemudian pada 2024 mencapai 18,3 juta ton dan akan terus meningkat menjadi 47 juta ton pada tahun 2035.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa perdagangan global sedang memasuki tahun-tahun yang sulit karena adanya tarif struktural di mana besi, baja, dan aluminium dikenakan tarif 25%. Namun karena ini diperlakukan untuk seluruh dunia, maka tentunya kita harus menjaga daya saing kita,” ucap Menko Airlangga.[syf]
