LOGISTIKNEWS.ID- Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) diharapkan bisa meningkatkan profesionalitasnya dan selalu patuh pada aturan yang berlaku.
Pemerintah juga mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada APBMI lantaran eksistensinya telah berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Untuk bisa profesional dalam bekerja dan mengikuti aturan serta untuk mengurangi cost operasional yang besar, maka APBMI harus menggunakan informasi dan teknologi (IT) yang mumpuni dalam aktivitasnya,” ujar Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Rakernas APBMI) 2025, di Surabaya Jawa Timur pada Sabtu (1/11/2025).
Wamenhub menegaskan bahwa biaya logistik paling mahal terjadi di jalur darat bukan di pelabuhan.
Rakernas APBMI 2025 bertema ‘Mewujudkan Keberlangsungan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Melalui Kemitraan Dengan Badan Usaha Pelabuhan’ tersebut dihadiri lebih dari 470-an peserta PBM termasuk para pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC) asosiasi tersebut di seluruh wilayah di Indonesia.
Selain dihadiri jajaran pejabat di lingkup Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, juga dihadiri instansi terkait antara lain Dinas Perhubungan Jawa Timur, Kementerian Tenaga Kerja Jawa Timur, Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) serta Asosiasi Pelaku Usaha Terkait di Jawa Timur.
Kegiatan Rakernas APBMI 2025 ini juga dalam rangka lebih menguatkan komitmen PBM dalam mendukung program Pemerintah untuk membangun sistem logistik yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta terus berkontribusi pada pembangunan industri kemaritiman Indonesia.
Kemudian, memperkuat kolaborasi dengan badan usaha pelabuhan (BUP) agar peran PBM bukan sekedar hanya mengembangkan bisnis tetapi mampu berdaya saing demi pertumbuhan ekonomi nasional.
Kolaborasi
Pada kesempatan itu, Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Putut Srimulyanto menegaskan bahwa saat ini Pelindo sebagai badan usaha pelwbuhan (BUP) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) anggota APBMI sudah terlajin kolaborasi dengan baik.
“Bahkan kami terus membuka kerjasama dengan PBM. Bahkan hingga saat ini sudah ada 460 PBM yang buat kesepakatan bongkar muat dengan Pelindo,” ucap Putut.
Dia pun mengungkapnya perlunya aturan terbaru soal perizinan PBM lantaran pengawasan PBM di pelabuhan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat. “Idealnya izin usaha PBM itu diberikan oleh KSOP,” imbuhnya.
Putut menambahkan, semua pihak di pelabuhan termasuk PBM, saat ini perlu bersama memperbaiki layanannya pelabuhan agar logistik murah.
Dirop Pelindo itu juga mengingatkan terkait program pemerintah soal pemberitahuan pelaporan perdagangan antar pulau (PAP) yang perlu di support.
“Karena data perdagangan dalam negeri ini belum bisa kita pegang secara nasional. Nah melalui PAP ini nanti bisa kita lihat kebutuhan impor komoditi seperti jagung, beras, kedelai atau lainnya. Jadi kalau PBM melakukan kerja maka mesti entry atau bikin laporan PAP,’” ujar Putut.
Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada PT Pelindo yang telah berkolaborasi semakin baik dengan PBM di seluruh pelabuhan Indonesia.[am]
