LOGISTIKNEWS.ID- Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan agar kawasan Asia-Pasifik memperkuat kembali semangat kolaborasi, saling percaya, dan kerja sama multilateral yang terbuka dan adil.
Presiden menekankan bahwa meningkatnya ketegangan dan perpecahan di dunia menimbulkan ancaman bagi stabilitas ekonomi global. Karena itu, kawasan Asia-Pasifik harus menolak fragmentasi, membangun kembali kepercayaan, dan memperkuat solidaritas ekonomi regional.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025, yang berlangsung di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat (31/10/2025).
Indonesia memandang bahwa sistem perdagangan berbasis aturan yang berpusat pada World Trade Organization (WTO) merupakan fondasi penting bagi stabilitas global.
Pemerintah Indonesia menilai keberlanjutan sistem ini akan memastikan setiap ekonomi, baik negara maju maupun negara berkembang, untuk dapat berkompetisi secara adil, dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan bersama. APEC harus mampu membangun kerja sama ekonomi multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif.
Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif bukanlah pertumbuhan sejati. Ketimpangan dan eksklusi hanya akan menciptakan instabilitas yang menghambat perdamaian dan kemakmuran.
“APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang, sehingga tidak ada satu pun perekonomian yang tertinggal. Kolaborasi Pemerintah – Swasta, perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Berkelanjutan
Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan kembali pentingnya menjadikan inklusivitas dan keberlanjutan sebagai kompas utama kebijakan ekonomi global. Pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk oleh negara-negara berkembang.
Pidato Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah dan sektor swasta yang berorientasi pada masyarakat (people-centered cooperation).
Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) agar dapat terintegrasi dalam rantai pasok global.
Pemerintah Indonesia telah menerjemahkan prinsip ini ke dalam berbagai program nasional, seperti digitalisasi UMKM, peningkatan akses pembiayaan, dan penguatan koperasi modern.
Dalam kaitan ini, Kemenko Perekonomian berperan aktif dalam koordinasi lintas sektor untuk memperluas kerja sama antar negara APEC dalam mendukung inklusi keuangan dan transformasi digital di tingkat UMKM.
Dalam forum tersebut, Presiden juga menyoroti pentingnya kerja sama APEC untuk menghadapi ancaman lintas batas yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi kawasan, seperti penyelundupan, penipuan, korupsi, pencucian uang, dan perdagangan narkotika.
Isu-isu tersebut dipandang sebagai ancaman nyata terhadap keamanan dan integritas ekonomi global. Indonesia menyerukan agar negara-negara APEC memperkuat kerja sama hukum dan penegakan regulasi guna menekan kejahatan transnasional yang merusak sistem perdagangan dan keuangan internasional.
Melalui pengalaman dan kebijakan reformasi ekonominya, Indonesia menempatkan diri sebagai pembangun jembatan antara negara maju dan berkembang di kawasan Asia-Pasifik.
Posisi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi mediator dan katalisator dalam memperkuat kepercayaan serta mendorong kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan.
Partisipasi aktif Indonesia di forum KTT APEC 2025 ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia.
Melalui kerja sama multilateral APEC, Indonesia berupaya memperluas peluang bagi UMKM, meningkatkan kerja sama investasi berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik.[bram]
