LOGISTIKNEWS.ID- PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melalui Sub Holding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), mendorong ketersedian fasilitas depo petikemas diluar pelabuhan Merauke oleh pihak swasta demi kelancaran operasional terminal serta pelayanan bongkar muat dan distribusi logistik di wilayah Merauke dan sekitarnya.
Hal itu dikemukakan Corporate Secretary Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), Widyaswendra kepada Logistiknews.id pada Jumat (2/1/2026) saat dikonfirmasi berkaitan dengan kepadatan arus arus peti kemas yang kerap terjadi lantaran terbatasnya kapasitas penumpukan di TPK Merauke.
“Saat ini Pemerintah daerah setempat sedang mendorong pihak swasta untuk membangun bangun depo-depo petikemas itu di luar pelabuhan. Dan kami SPTP sangat mendukung hal tersebut,” ujar Wendra.
Dia mengungkapkan, seiring geliat arus barang dan logistik di Merauke kini terjadi pertumbuhan arus petikemas melalui TPK Merauke sekitar 12,8% secara year on year (YOY).
Pada tahun 2023, arus Petikemas Merauke mencapai 40.671 twenty foot equivalent units (TEUs), pada 2024 sebanyak 46.429 TEUs, dan pada 2025 tercatat 47.778 TEUs.
Disisi lain, imbuhnya, TPK Merauke juga akan melakukan sejumlah upaya peningkatan kapasitas terminal dan rencana penempatan 2 unit Rubber Tyred Gantry (RTG).
Bahkan, dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) akan melaksanakan perkuatan dermaga dan perluasan lapangan penumpukan petikemas di TPK Merauke.
Sebelumnya, Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Merauke Abi Bakri Alhamid, kepada Logistiknews.id, mengungkapkan kondisi lapangan penumpukan TPK Merauke saat ini sering krodit (padat) dan sudah seharusnya ada tambahan depo di luar pelabuhan, sehingga aktivitas penumpukan petikemas juga bisa di relokasi keluar pelabuhan atau ke gudang.
Namun, ujarnya, kegiatan dilapangan juga masih ada yang melakukan proses membongkar muat dari dalam kontainer atau stripping menggunakan truk kecil yang membuat pergerakan logistik lambat tersalurkan.
“Untuk mengatasi kendala itu perlu adanya dukungan semua stakeholder dan pemerintah sebagai mitra strategis yang memfasilitasi hal ini,” ujar Abi.[am]
