LOGISTIKNEWS.ID – Kembalinya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz pasca – tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran memberikan sinyal positif bagi pasar global.
Arus kapal tanker yang sempat nyaris terhenti akibat eskalasi geopolitik kini mulai bergerak kembali, memunculkan harapan terhadap stabilitas perdagangan energi dunia.
Meski demikian, kalangan pelaku logistik dan rantai pasok mengingatkan bahwa pulihnya lalu lintas pelayaran tidak serta-merta menandai berakhirnya risiko terhadap rantai pasok global.
Berdasarkan memorandum kesepahaman yang ditandatangani pada pertengahan Juni 2026 ini, Iran mengizinkan kapal niaga melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari.
Penutupan jalur sejak akhir Februari 2026 sempat menahan hampir 600 kapal dan sekitar 20.000 pelaut di perairan Teluk.
Gangguan tersebut menghambat sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, kenaikan ongkos logistik, serta memicu lonjakan premi asuransi dan tarif pengiriman internasional.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai pemulihan ini patut disyukuri, namun harus tetap waspada dan berhati-hati.
“Kembalinya pelayaran tentu kabar baik bagi dunia usaha. Tetapi kita perlu melihat situasi ini secara lebih komprehensif. Tantangan saat ini bukan hanya soal keamanan jalur pelayaran, melainkan juga kondisi infrastruktur energi yang rusak akibat konflik di kawasan Timur Tengah,” ujar Yukki, pada Selasa (24/6/2026).
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekitar seperlima perdagangan minyak global dan sebagian besar ekspor LNG dari kawasan Teluk melintasi selat ini.
“Bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, stabilitas Selat Hormuz berhubungan langsung dengan ketersediaan energi, biaya logistik, inflasi, serta daya saing industri,” tambah Yukki.
Saat konflik memuncak, dampaknya langsung terasa melalui lonjakan harga minyak dunia, naiknya premi asuransi perang (war risk premium), perubahan rute pelayaran, hingga membengkaknya biaya transportasi dan logistik internasional.
Harga minyak mentah Brent sempat bertahan di kisaran US$106 per barel di tengah krisis, meskipun saat ini turun pada kisaran US$ 77 per barel.
Yukki menggarisbawahi satu hal yang menurutnya kerap luput, yaitu terkait perbedaan kecepatan pemulihan antara jalur pelayaran dan fasilitas energi.
“Berbeda dengan jalur pelayaran yang dapat dibuka kembali relatif cepat setelah keamanan membaik, pemulihan fasilitas energi membutuhkan waktu jauh lebih panjang. Kilang minyak, terminal ekspor, fasilitas penyimpanan, hingga infrastruktur LNG yang terganggu memerlukan perbaikan, investasi, serta pengujian operasional sebelum dapat beroperasi optimal,” tandas Yukki.
Kekhawatiran itu sejalan dengan temuan lembaga energi. Lembaga riset Rystad Energy memperkirakan kerusakan infrastruktur energi di kawasan Teluk dapat mencapai US$ 58 miliar, sementara Badan Energi Internasional (IEA) mencatat lebih dari 40 aset dan fasilitas energi minyak dan gas mengalami kerusakan.
Sebagian fasilitas diperkirakan butuh bertahun-tahun untuk pulih, terkendala keterbatasan peralatan dan tenaga ahli khusus.
“Artinya, meskipun kapal tanker sudah kembali melintas, kapasitas produksi dan distribusi energi global belum tentu langsung pulih sepenuhnya. Kondisi ini berpotensi menjaga volatilitas harga energi dalam jangka menengah dan tetap menekan biaya mata rantai pasok dunia,” ujar Yukki
Bagi Indonesia, Yukki menilai situasi ini menjadi pengingat untuk memperkuat ketahanan logistik dan rantai pasok nasional, antara lain melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi, peningkatan kapasitas penyimpanan energi nasional, penguatan konektivitas multimoda, serta diversifikasi sumber pasokan energi dan bahan baku strategis.
“Selat Hormuz memang kembali ramai. Namun pelajaran terbesarnya bukan sekadar pulihnya lalu lintas kapal tanker, melainkan Indonesia senantiasa tetap perlu membangun kesadaran bahwa ketahanan energi, infrastruktur, dan rantai pasok global harus dibangun. Di tengah ketidakpastian geopolitik yang semakin kompleks, kemampuan suatu negara menjaga keberlangsungan rantai pasoknya akan menjadi penentu utama daya saing dan ketahanan ekonominya di masa depan,” ucap Yukki.[am]
