JAKARTA – Masih tingginya persentase biaya logistik nasional terhadap angka produk domestik bruto (PDB) menjadi perhatian serius Pemerintah.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan, Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional dapat ditekan ke angka 17 persen sebelum 2024 melalui sejumlah upaya.
Dia menginginkan penurunan biaya logistik nasional yang ditargetkan turun dari 23,5 persen menjadi sekitar 17 persen pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Perpres No.18/2020 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024.
“Saya ingin hal itu dapat kita percepat capaiannya. Demikian juga dengan Inpres No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dapat kita selesaikan sebelum 2024,” ujar Menko Luhut.
Dia mencontohkan, peluncuran Batam Logistic Ecosystem (BLE) pada pekan lau merupakan sebuah awal untuk melakukan penyederhanaan proses logistik di pelabuhan Indonesia khususnya di Batam. Hal ini guna mempersingkat waktu layanan, dan berlaku 24/7 atau 24 jam per minggu.
Menko Luhut berharap BLE mampu mendorong lebih banyak investasi masuk, sehingga akan memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Batam, secara khusus dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.
Disisi lain, Luhut tak memungkiri saat ini terdapat banyak pelabuhan, bandara, stasiun, pergudangan, tetapi belum dikelola secara terintegrasi, efektif, dan efisien.
Ekosistem Logistik NasionalKemudian masalah kapasitas infrastruktur di Jawa dan kekurangan infrastruktur di luar Jawa. Hingga belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan dan transportasi,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata Menko Luhut, fokus area BLE ini dari skema Business to Government to Government (B2G2G) adalah integrasi izin usaha dan izin konsumsi, Layanan terpadu STS/FSU, penerapan autogate system.
Sementara untuk skema Government to Business to Business (G2B2B) adalah layanan pemesanan trucking, layanan pemesanan kapal, layanan pemesanan warehouse (gudang) hingga layanan pembayaran.
Luhut mengungkapkan, Pemerintah akan mengupayakan delapan pelabuhan di Indonesia juga kita masukkan sistem National Logistic Ecosystem (NLE).
Ke delapan pelabuhan itu di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Patimban (Jawa Barat), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Tanjung Perak (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Belawan Medan, Sumatera Utara.
