JAKARTA – Forum Komunikasi Asosiasi (Forkomas) di Pelabuhan Tanjung Priok melakukan audiensi dan berdialog dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko beserta jajarannya pada Selasa (9/11/2021).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor TPFT Graha Segara dikawasan pelabuhan Tanjung Priok itu dihadiri para pimpinan maupun pengurus asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Kegiatan tersebut juga mentaati protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Saat ini, Forkomas Pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari 12 Asosiasi yakni; DPC Indonesian National Shippowners Association (INSA) Jaya, DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) DKI Jakarta, BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta, dan DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) DKI DKI Jakarta.
Kemudian, DPD ORGANDA Angsuspel Tanjung Priok, Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO), DPW Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) DKI Jakarta, Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI) DKI Jakarta, Indonesia Shipping Agency Association (ISAA) DKI Jakarta, Yayasan Annas, dan Forum Depo Kontainer Indonesia (FORDEKI).
Kordinator Forkomas Tanjung Priok yang juga sebagai Ketua Umum Aptesindo, H.M Roy Rayadi menyampaikan, Forkomas sebagai wadah penting untuk berdiskusi dan mencari solusi mengenai persoalan demi kemajuan layanan dan kelancaran arus barang dan logistik di pelabuhan Tanjung Priok.
“Harapan kami Otoritas Pelabuhan sebagai Gubernur di Pelabuhan dapat sangat membuka diri untuk membantu masalah-masalah kelancaran arus barang, yang dihadapi seluruh stakeholders,” ujar Roy.
Dia juga mengatakan hendaknya soal biaya logistik di pelabuhan di Tanjung Priok jangan dibandingkan dengan pelabuhan Singapura, karena pelabuhan Singapura merupakan transhipment sedangan pelabuhan di RI merupakan final destination.
Roy juga mengingatkan agar seluruh stakeholders di Pelabuhan Priok tetap komitmen dalam layanan 24/7. “Justru soal biaya logistik di luar pelabuhan menjadi hal penting yang harus ditertibkan oleh regulator,” ucap Roy.
Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko memastikan bahwa instansinya akan menjaga tidak akan ada monopoli kegiatan di pelabuhan.
“Soal tarif di pelabuhan harus sesuai kesepakatan penyedia dan pengguna jasa. Kami akan terus awasi jangan sampai ada tarif yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang diatur ketentuan,” ujar Wisnu.
Wisnu juga menegaskan instansinya akan megevaluasi pelaksanaan Single Truck Indentity Document (STID) di seluruh terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok.
“STID harus berjalan maksimal. batas waktunya s/d 31 Desember pada semua terminal. Kami akan pantau dan evaluasi terminal mana saja yang belum terapkan STID,” ujar Capt Wisnu. (am)
Berikut yang dibahas Forkomas dan OP Tanjung Priok:
● Isu hangat dengan adanya merger Pelindo. Pengguna Jasa masih bingung karena seharusnya merger lebih memudahkan kemana berkordinasinya.
● Tarif -tarif pelabuhan harus yang sudah disepakati oleh pengguna jasa.
● Komitmen single TID, dengan adanya keberatan kepengurusan proses STID secara mandiri ke Otoritas Pelabuhan Priok.
● Kemitraan kegiatan over brengen atau pindah lokasi penumpukan peti kemas impor perlu sesuai ketentuan yang berlaku.
● Implementasi tally mandiri yang belum berjalan optimal di pelabuhan Priok
