LOGISTIKNEWS.ID – Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok akan melakukan pengawasan melekat dan konprehensif terhadap semua prosedure (SOP) pada sistem layanan berbasis IT di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu untuk meminimalisir dampak yang lebih luas jika layanan yang telah terdigitalisasi itu mengalami gangguan atau trouble, seperti yang dialami pada layanan Terminal Operating System (TOS) JICT pada pekan lalu.
Kepada Logistiknews.id saat ditemui di Kantor OP Tanjung Priok pada Selasa Sore (22/11/2022), Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko, mengungkapkan, bahwa upaya operator pelabuhan dalam merecovery atau menangani sistem yang alami gangguan itu sudah cukup responsif. Disisi lain, pengawasan dari publik berbentuk kritik dan masukan saat persoalan itu terjadi juga hal yang wajar. Berikut petikan wawancaranya:
Apa kabar Capt Wisnu ?
Alhamdulilah saya sehat-sehat dan kabar baik.
Pasca trouble sistem layanan pelabuhan di JICT, apa catatan OP Tanjung Priok ?
Diera keterbukaan informasi dan digitalisasi layanan berbasis IT seperti saat ini, adanya potensi gangguan sistem itu tidak bisa kita pungkiri. Namun yang terpenting bagaimana cara dan SOP (standard operasional prosedure) dalam mengantisipasinya saat trouble sistem layanan terjadi. Ini penting karena kalau SOP antisipasinya disiapkan dan dilakukan secara baik bisa meminimalisir imbas yang meluas.
Konkretnya bagaimana ?
Ya itu, kami menilai pentingnya ketahanan sebuah sistem layanan berbasis IT yang dimiliki itu seperti apa. Karena itulah pentingnya bagaimana Otoritas Pelabuhan juga mengetahui bagaimana pihak terminal menyiapkan contingency plan-nya. Apa yang dilakukan oleh tiap-tiap bagian operasional yang terkait layanannya yang selama ini bergantung dengan sistem tersebut ketika menghadapi trouble atau gangguaan termasuk misalnya jika ada indikasi masalah peretasan (dihack). Tetapi bagaimana melaporkannya ke kami (OP) soal update recovery sistemnya.
Update yang seperti apa ?
Kalau misalnya ada orang atau para pengguna jasa yang mengantre saat layanan down, ini juga harus ada SOP nya dan disampaikan ke publik. Coba kita bayangkan saja kalau saat penumpang di pesawat mengalami delay penerbangan lantaran sistem operasional pesawat tersebut mengalami kendala atau gangguan. Hal tersebut ada kompensasinya. Kalau delay satu jam kompesasinya seperti apa (misalkan dikasih makan), lalau kalau lebih dari itu juga ada kompensasi lainnya. Pada dasarnya, SOP semua itu sebenarnya sudah ada. Makanya OP sebagai Gubernur Pelabuhan terus menanyakan bagaimana update saat gangguan itu terjadi. Apa saja yang sudah dilakukan oleh terminal karena resiko digitalisasi memang harus siap seperti itu.
Sekarang ini sudah mulai normal ya ?
OP melihatnya begini. Trouble sistem di JICT ini kan tidak sederhana karena terkait langsung dengan pelayanan ekspor impor dan logistik nasional. Kejadiannya (trouble) pada Kamis pagi dan minggu sudah mulai normal, kami rasa sudah bagus penanganan atau recovery nya. Kalau dari sisi pengguna jasa, ya memang maunya jangan lama-lama jika terjadi trouble dan saya rasa itu wajar.
Lalu bagaimana dengan kerugian pengguna jasa ?
Terkait kerugian yang disebabkan akibat sistem eror di JICT, ya tidak boleh dbebankan kepada pengguna jasa. Ingat waktu kejadian Costums-Excise Information System and Automation (CIESA) yang alami down beberapa waktu lalu. Padahal CIESA itu bukan sistemnya operator pelabuhan, tetapi saat itu pihak pelabuhan memberikan keringanan-keringanan biaya layanan saat CIESA down. Saya rasa hal-hal seperti ini juga sudah di fikirkan dan disiapkan oleh JICT.
Kedepannya bagaimana supaya tidak terulang kembali atau minimal bisa diminimalisir dampaknya saat sistem layanan pelabuhan alami gangguan ?
Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok akan melakukan pengawasan melekat dan konprehensif terhadap semua sistem layanan di pelabuhan Tanjung Priok. Kami juga akan minta updatenya bagaimana maintenance systemnya, apakah sudah dilakukan dengan baik. Lalu bagaimana SOP contingency plan-nya jika terjadi trouble. Semua itu akan kami inventarisir dari masing-masing terminal. Intinya kita awasi bersama dan publik juga wajar saja mengawasi hal itu karena layanan pelabuhan itu sudah merupakan ranah layanan kegiatan ekonomi publik.(*)
