Tolak Revisi PM 25/2017, Ini Sikap Resmi Aptesindo

  • Share
Tumpukan Petikemas dilapangan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja pelabuhan Tanjung Priok, beberapa waktu lalu.Photo: logistiknews.id

LOGISTIKNEWS.ID – Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) menyatakan tidak perlu ada perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No PM 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No 116 Tahun 2016.

Beleid itu mengatur tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Pelabuhan Makassar.

Ketua Umum Aptesindo, M.Roy Rayadi menyatakan lima point sebagai sikap resmi Aptesindo menyusul rencana merevisi aturan tersebut; Pertama, Permenhub No 25/ 2017 mesti dipertahankan lantaran sangat membantu menurunkan Dwelling Time menjadi dibawah 3 hari.

“Namun pelaksanaan dari Permenhub tersebut yang justru harus lebih konsisten dilaksanakan oleh semua Terminal Peti Kemas di pelabuhan,” ujar Roy, melalui siaran pers-nya pada Senin (18/3/2024).

Kedua, Tidak benar jika ada yang beranggapan bahwa adanya beleid itu mengakibatkan biaya logistik Nasional menjadi tinggi karena tarif yang berlaku di tempat penimbunan sementara (TPS) Lini 2 jauh lebih murah dibandingkan Tarif di Terminal Peti Kemas.

Ketiga, pelayanan proses pemindahan peti kemas dari pelabuhan ke TPS Lini 2 oleh KPU Bea Cukai Tanjung Priok, sudah sangat baik transparan dan ketat.

“Bahkan jika status peti kemas sudah clearance atau mengantongi SPPB, submit dokumen, jalur merah dan karantina tidak dapat dipindahkan,” paparnya.

Keempat, berdasarkan data yang diperoleh Aptesindo bahwa jumlah peti kemas yang dipindahkan ke TPS lini 2 hanya berkisar antara 0,5% s/d 1,5% dari volume impor/tahun.

Kelima, Aptesindo mengusulkan penghapusan kata ‘Long Stay‘ menjadi barang yang telah melewati batas waktu Penumpukan 3 hari.

“Jadi tdak ada urgensinya untuk merubah Permenhub No 25/2017, justru yang lebih urgent adalah monitoring terhadap pelaksanaan Permenhub tersebut apakah sudah sesuai atau tidak,” ujar Roy.

Kemenhub berencana melakukan Revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No PM 25 Tahun 2017.

Dalam dokumen yang diperoleh redaksi, rencana revisi beleid itu dalam rangka implementasi Instruksi Presiden No 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional guna meningkatkan kinerja logistik nasional dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

Kemudian, terdapat arahan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk mengubah batas waktu penumpukan di pelabuhan dari berbasis waktu 3 hari menjadi hanya berbasis Yard Occupancy Ration (YOR).

Arahan itu mempertimbangkan apabila menggunakan indikator waktu 3 hari akan berdampak pada peningkatan biaya logistik yang dibebankan pada pemilik barang yang akan mempengaruhi harga jual barang.

Berdasarkan pertimbangan itulah, Ditjen Hubla Kemenhub akan merevisi terhadap PM 25/2017 itu khususnya pada pengaturan batas waktu penumpukan di pelabuhan dengan alternatif sbb:

Pertama, tetap menggunakan batas waktu dalam hari, namun batas waktu ditambah semula 3 hari menjadi 5 hari.

Kedua, Menggunakan batas YOR 65%. Ketiga, Menggunakan batas YOR sesuai standar kinerja yang ditetapkan pada masing-masing pelabuhan.

Namun hingga berita ini buat, rencana revisi beleid itupun masih menunggu masukan dari sejumlah asosiasi terkait antara lain; Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).[redaksi@logistiknews.id]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *