LOGISTIKNEWS.ID – Pemerintahan Baru mendatang diharapkan bisa lebih serius memerhatikan kelangsungan bisnis para pelaku usaha, khususnya sektor swasta dalam menggerakkan perekonomian nasional.
Di tengah bonus demografi saat ini, Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang tidak sedikit untuk meraih target menjadi salah satu player ekonomi dunia pada 2045, atau yang sering disebut dengan Indonesia Emas 2045.
Untuk itu, Pemerintahan baru mendatang (Prabowo-Gibran), selain mesti mampu menumbuhkan kepercayaan publik dengan menunjukkan kinerja sebaik-baiknya, tentunya juga mengedepankan asas keadilan dan menegakkan hukum, serta terbebas dari persoalan KKN.
Kalangan pelaku usaha di sektor transportasi dan logistik-pun menaruh harapan kepada Pemerintahan mendatang agar sektor yang menjadi urat nadi perekonomian nasional itu bisa semakin tumbuh.
Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, kemajuan industri logistik sangat penting dalam menunjang perekonomian negara. Terlebih, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Karenanya diperlukan penguatan sistem logistik nasional yang efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh stakeholders,” ujarnya.
Dari sisi Pegusaha Truk, imbuhnya, berharap ada keberpihakan Pemerintah untuk menyeimbangkan supply and demand angkutan barang.
Sebab, apabila pengusaha membeli truk baru dan menjual truk lama-nya, maka hal itu merupakan penciptaan persaingan baru karena armada truk lama dibeli oleh pengusaha baru yang akhirnya menjadi kompetisi yang tidak sehat pada bisnis trucking.
“Sehingga diperlukan suatu mekanisme terhadap peremajaan armada truk lama (perlu dimusnahkan) agar terjadi persaingan yang sehat dan kita bisa menerapkan truk yang memiliki teknologi yang terbaru,” ucap Gemilang.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI), Mustofa Kamal Hamka menyampaikan tiga point harapan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
Pertama, membentuk dewan logistik nasional yang salah satu tugasnya adalah akan merumuskan mengenai penurunan biaya logistik dan usulan peraturan yang akan membuat iklim usaha khususnya bidang logistik menjadi lebih sehat dan bersaing.
Kedua, memproteksi pengusaha lokal dari investasi asing terkecuali investor asing berkolaborasi dan bergabung dengan pengusaha logistik nasional untuk memperkuat infrastruktur dan layanan.
Ketiga, perusahaan atau badan usaha milik negara tidak boleh masuk kepada ranah usaha yang dilakukan oleh perusahaan lokal agar tidak menjadi pesaing bagi bangsa sendiri terkecuali proyek strategis nasional.
Kamal menjelaskan, ASDEKI selama ini telah berperan sebagai urat nadi dalam mendukung kelancaran arus logistik nasional maupun global, dan akan terus berkomitmen mendukung untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Adapun peran depo kontainer di Indonesia sangat strategis menopang kelancaran arus barang dan mendukung program pemerintah dalam akselerasi mengefisiensikan layanan logistik dan implementasi national logistic ecosystem (NLE).
“Depo kontainer, merupakan salah satu mata rantai dalam rantai pasok yang sangat penting keberadaannya guna melengkapi rangkaian proses pasokan dari produsen sampai kepada konsumen,” ucap Kamal.[redaksi@logistiknews.id]
