LOGISTIKNEWS.ID- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sangat terbuka dengan semua pihak pemangku kepentingan dan pelaku usaha logistik terkait (stakeholders) untuk mewujudkan kelancaran kegiatan logistik dan rantai pasok atau supply chain sehingga Jakarta bisa menjadi pusat logistik di Indonesia.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati yang mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sambutannya di acara Halal Bihalal dan Sosialisasi Perpajakan yang dilaksanakan ALFI Jakarta pada Selasa (22/4/2025).
Sesuai pesan Gubernur DKI Jakarta untuk disampaikan di acara ini, kata Lusiana, guna merealisasikan pusat kegiatan logistik di Jakarta agar dilakukan penataan tata ruang di pelabuhan Tanjung Priok yang perlu dibahas bersama dengan stakeholders terkait termasuk PT Pelahuhan Indonesia (Pelindo).
Lusiana mengatakan, hal ini supaya yang namanya hub dan spoke-nya dalam mengatur arus barang dan logistik lebih lancar dan teratur supaya kejadian [macet horor] di kawasan Tanjung Priok pada 16-18 April 2025 lalu tidak terjadi lagi.
“Pesan Gubernur DKI Jakarta yang perlu saya sampaikan disini intinya adalah diperlukan penataan yang matang mengatur tata ruang pelabuhan dan pengelolaan logistik di Jakarta,” ujarnya.
Dia menegaskan, kemajuan Jakarta sebagai kota global menjadi kemajuan Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta tidak harus berjuang sendiri tetapi memerlukan juga dukungan dari pemerintah pusat.
“Caranya menyiapkan pelabuhan di Jakarta demi lancarnya supply chain. Jadi pesan Gubernur jika nanti sudah ada rencana penataan yang lebih baik dan butuh dikungnan Gubernur silahkan disampaikan ke Saya ataupun bisa juga melalui Dishub Jakarta. Nanti kita ketumu pak Gubernur untuk bersama-sama membahasnya,” ujar Lusiana.
Pada kesempatan itu, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta Adil Karim, meminta arahan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong Jakarta sebagai pusat kegiatan logistik dan supply chain di Indonesia.[am]
