LOGISTIKNEWS.ID- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum serta Tata Kelola Jalan Daerah dalam Mendukung Program Zero Over Dimension dan Over Load atau ODOL.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam Hery Sasongko dalam FGD yang digelar pada Kamis pekan lalu itu, mengatakan pentingnya memperkuat sinergi antarsektor dan antarinstansi dalam pelaksanaan tugas, menggali peluang dan inovasi, serta menggalang dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
FGD itu turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum serta Polri.
“Hal ini untuk memastikan tercapainya target nasional untuk mewujudkan transportasi logistik yang aman, tertib, dan berkelanjutan dengan penghapusan kendaraan ODOL,” ujarnya melalui siaran pers-nya dikutip Rabu (16/7/2025).
Dia menegaskan, program Zero ODOL merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem transportasi logistik yang aman, tertib, dan berkeselamatan, baik bagi pengemudi angkutan barang maupun pengguna jalan lainnya.
Program ini juga merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menghilangkan praktik transportasi logistik kelebihan muatan dan modifikasi dimensi tidak sesuai standar.
“Zero ODOL juga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, dan mewujudkan persaingan usaha angkutan barang yang lebih sehat dan adil,” ucapnya.
Untuk itu, imbuhnya, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar-kementerian/lembaga dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta pembenahan tata kelola jalan daerah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Pemanfaatan teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Weigh in Motion (WIM) juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
Disisi lain, kata dia, kesadaran dan kepatuhan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha dan pengemudi angkutan logistik, menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Zero ODOL bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi program keselamatan yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan publik yang lebih luas,” paparnya.
Hery menegaskan, Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendengar dan menampung aspirasi dari seluruh pihak, termasuk dunia usaha, asosiasi transportasi, dan masyarakat sipil, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.
“Diperlukan keseimbangan antara ketertiban regulatif dan keberlanjutan ekonomi akan menjadi prinsip utama dalam penerapan kebijakan Zero ODOL di masa mendatang,’ ucapnya.[syf]
