LOGISTIKNEWS.ID- Perusahaan angkutan barang (trucking) di pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta memberlakukan biaya tambahan kepada pemilik barang (eksportir/importir) berupa depo congestion surcharges (DCS).
Pemberlakukan biaya tambahan yang bersifat business to business (b to b) itu lantaran seringnya terjadi kemacetan parah saat pengambilan atau pemulangan kontainer kosong di fasilitas depo empty yang berada di luar kawasan pelabuhan Priok.
“Sebagai langkah awal, pemberlakukan depo congestion surcharges (DCS) yang mulai berlaku sejak 6 Juli 2026 s/d 6 Agustus 2026, menjadi solusi jangka pendek untuk keberlangsungan usaha angkutan barang agar tidak terus alami kerugian akibat kemacetan tersebut,” ujar Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta Dharmawan Witanto, kepada Logistiknews.id, pada Sabtu (11/7/2026).
Pemberlakuan DCS itu merupakan keputusan bersama setelah dilakukan rapat Pleno Pengurus DPD Aptrindo DKI Jakarta dan DPP Aptrindo sebagai langkah awal menyikapi kemacetan di depo untuk keberlangsungan usaha angkutan barang. Sebab kemacetan di depo bukan hanya mengganggu kelancaran logistik nasional tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha truk dan kesejahteraan pengemudi (Sopir).
Kemacetan parah yang terjadi di sejumlah depo kontainer empty akhir-akhir ini juga menyebabkan penurunan ritase kendaraan truk angkutan barang secara signifikan.
Selain itu, ujarnya, kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya biaya operasional angkutan barang, waktu tunggu kendaraan semakin panjang dan Sopir truk mengalami kelelahan akibat antrean berhari-hari.
“Akumulasi dari semua itu berimbas pada produktivitas logistik nasional terganggu,” ucap Dharmawan yang akrab disapa Akong itu.
Adapun untuk DCS terhadap kontainer ukuran 20 feet dikenakan Rp 600.000/kontainer dan ukuran 40 feet dikenakan Rp 800.000/kontainer.
Kemacetan yang terus berulang pada aktivitas depo empty di kawasan Tanjung Priok, Cilincing, Marunda, hingga Cakung bukan lagi sekadar persoalan lalu lintas, melainkan telah menjadi persoalan ekonomi nasional.
Pasalnya, setiap hari ribuan truk terjebak berjam-jam dan aktivitas ekspor-impor terganggu, biaya logistik meningkat, serta para pengemudi harus menanggung beban fisik maupun psikologis yang tidak ringan.
Akar permasalahan di lapangan yakni dipicu oleh ketidakseimbangan arus logistik global dan keterbatasan ruang. Sehingga saat ini mayoritas depo kontainer di Jakarta menghadapi situasi kritis di mana tingkat keterisian lahan atau yard occupancy ratoi/YOR telah melonjak rata-rata di atas 80%, bahkan beberapa di antaranya telah melampaui 100%.
Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor krusial antara lain ketidakseimbangan ekspor-impor, dimana tingginya volume kegiatan impor tidak sebanding dengan aktivitas ekspor, sehingga pengosongan lahan depo menjadi tidak optimal.
Aptrindo DKI Jakarta juga telah berkali-kali mendesak supaya operasional depo empty kontainer seharusnya memiliki izin Amdal dan Lingkungan (Amdalin) yang diterbitkan instansi tehnis terkait.[am]
