Repair Kontainer eks-Impor Agar Transparan, Kenapa ?

  • Share
Tumpukan Kontainer di salah satu fasilitas depo kontainer

JAKARTA – Pelaku usaha logistik menginginkan tranparansi biaya kerusakan kontainer eks impor di depo peti kemas pasca importasi melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Dirut PT Nurindo Pratama Logistik (NPL) Tjetjep Zahrudin mengatakan, selama ini pelaku bisnis kerap dikenai biaya perbaikan atas kerusakan kontainer impor saat mengembalikan kontainer kosong (empty) pada fasilias depo di luar pelabuhan Priok.

“Sementara kita tidak pernah mengetahui terjadi kerusakannya kontainer tersebut saat dimana. Namun pemilik barang atau yang dikuasakannya dalam hal ini PPJK masih dibebani biaya repair tersebut saat mengembalikan kontainer eks impor. Saya rasa hal ini harus lebih transparan bagaimana kriteria kerusakan yang mesti dibebankan kepada pemakai kontainer impor,” ujarnya kepada logistiknews.id, pada Selasa (27/4/2021).

Tjejep juga mengungkapkan, saat ini tidak semua pelayaran pengangkut impor di pelabuhan Priok membebankan biaya jaminan kontainer impor.

“Memang belum 100%, tetapi ada beberapa pelayaran yang sudah tidak lagi mengutip uang jaminan kontainer impor tersebut,” ucapnya.

Asuransi

Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung agar pihak asuransi bisa mengcover pengganti uang jaminan kontainer untuk kegiatan impor.

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, inisasi penggunaan dan pelibatan pihak asuransi dalam mencover kegiatan importasi tersebut telah dibahas sejak beberapa tahun lalu oleh stakeholders terkait dan regulator, namun sayangnya hingga kini belum ada tindak lanjutnya.

“Memang idealnya jaminan kontainer impor dicover oleh asuransi. Ini demi keseragaman dalam layanan dan memberikan kepastian bisnis bagi pelaku usaha,” ujar Adil Karim, baru-baru ini.

Dia mengatakan, ALFI  juga sudah pernah menyampaikan usulan kepada Kemenhub dalam pelibatan pihak asuransi untuk mencover uang jaminan kontainer impor.

Bahkan, kata dia, usulan tersebut pernah  masuk dalam paket deregulasi Kemenhub beberapa waktu lalu untuk menghapuskan istilah uang jaminan kontainer. “Tetapi memang tindak lanjutnya belum juga maksimal,” paparnya.

Adil mengatakan, pelibatan pihak asuransi dalam hal itu guna memberikan kepastian bisnis sekaligus menjamin jika ada kerusakan dan lainnya terhadap kontianer dengan kritetia tertentu.

“Sekarang kita mesti fokus bagaimana menurunkan biaya logistik dan tetap stabil. Sebab berdasarkan pengalaman dilapangan bahwa kerusakan kontainer didepo juga masih menjadi masalah tersendiri bagi pelaku usaha. Sebab, kita sulit memverifikasinya lantaran ALFI maupun importir dilapangan selama ini hanya menugaskan Sopir Truk utuk mencari atau memverifikasi kontainer yang rusak tersebut. Jika sudah dicover asuransi maka verifikasi kerusakan kontainer sebagai alat angkut juga akan menjadi tanggung jawab pihak asuransi,” ucap Adil.

Pelibatan pihak asuransi dalam mencover jaminan kontainer, imbuh Adil juga untuk mendorong layanan logistik yang efisien dan efektif serta tidak lagi konvensional.

Sebagaimana diketahui, pada awal 2019, ALFI  sudah mengusulkan agar dikeluarkan peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) supaya pelayaran diwajibkan menggunakan asuransi yang diakui otoritas jasa keuangan (OJK) untuk mengcover pengganti uang jamiman peti kemas.

ALFI sangat berharap pembayaran uang jaminan kontainer impor dengan asuransi dapat terlaksana lantaran hal ini juga untuk meringankan beban Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai wakil pemilik barang atau importir.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.