JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC Group dan mitra usaha kepelabuhanan menandatangani deklarasi bersama guna mewujudkan ‘Pelabuhan Bersih’ secara hybrid serempak di 12 cabang pelabuhan yang dikelola BUMN itu.
Jajaran Direksi IPC, General Manager Cabang Pelabuhan, jajaran Direksi Anak dan Cucu Perusahaan IPC, perwakilan mitra usaha/asosiasi,serta instansi Pemerintah sebagai stakeholder di lingkungan Pelabuhan, turut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (23/6/2021) itu.
Kegiatan tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan sosialisasi terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Pungutan Liar yang disampaikan oleh Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Syarief Hidayat.
Direktur Utama IPC Arif Suhartono, mengatakan deklarasi ini menunjukkan bahwa IPC Group dan mitra usaha serta stakeholders kepelabuhanan terkait memiliki tujuan yang sama dalam memerangi praktik pungli
“Praktik pungli dan gratifikasi di lingkungan Pelabuhan harus diberantas serta memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan operasional di Pelabuhan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Arif.
Dia menegaskan, manajemen IPC telah menugaskan segenap Insan IPC untuk memastikan bahwa tanpa memberi tip atau uang apapun, proses keluar masuk barang di terminal tetap dilayani sesuai jadwal dan sesuai Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG).
“Pelayanan operasional di pelabuhan telah menggunakan sistem cashless payment dan seluruh kegiatan operasional kepelabuhanan dilakukan sesuai dengan SLA dan SLG yang telah ditetapkan. Jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam praktiknya,silakan laporkan pada kami,” ucap Arif.
Adapun layanan saluran pengaduan Whistle Blowing System (WBS) dapat diakses oleh stakeholders Pelabuhan di seluruh wilayah operasi IPC Group melalui layanan WhatsApp di 0811-9511-665 dan https://ipcbersih.whistleblowing.link/.
