JAKARTA– Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri terkait serta Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) guna mencari solusi sehubungan dengan melonjaknya ocean freight atau tarif angkut kapal kontainer rute ekspor impor (internasional) imbas kelangkaan kontainer.
“Presiden Jokowi perlu campur tangan dan memerintahkan para Menteri terkait dengan memanggil para liner kapal asing melalui perwakilannya atau agennya di Indonesia terhadap masalah ini,” ujar Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno, melalui keterangan pers-nya, pada Jumat (27/8/2021).
Dia mengharapkan supaya Pemerintah mengintruksikan ke jajarannya untuk mencari solusi menekan freigt pengapalan, kelangkaan kontainer dan spacr kapal kepada para agen kapal asing di Indonesia yang saat ini gila-gilaan akibat kelangkaan kontainer dan menyebabkan pelaku usaha nasional mengalami kesulitan ekspor.
Benny mengungkapkan saat ini, usaha kecil mikto dan menengah (UMKM) di dalam negeri yang orientasi ekspor sudah menderita lantaran banyak ekspornya tertunda, seperti yang dialami UMKM di Bali, Jawa Timur maupun di daerah lain.
GPEI menilai meroketnya <span;>ocean freight di tengah kelangkaan peti kemas sudah tak terkendali lagi karena hingga mencapai 500 persen hampir di seluruh rute pelayaran utama. Naiknya ocean freight, jelas menghambat ekspor nasional yang saat ini sedang menggeliat dan diminta oleh Kepala Negara untuk dipacu.
Menurutnya, apabila kondisi saat ini tidak mengalami banyak perubahan dan penyelidikan dibandingkan, sampai tahun depan pun persoalan ini masih belum ada solusinya.
Dia memaparkan kerugian yang dialami pelaku usaha sudah sangat besar dari sisi nominal akibat barang yang tertunda berangkat dan menumpuk seperti yang terjadi di Bali dan Jawa Timur karena tidak tersedianya peti kemas. Apalagi dengan meroketnya ocean freight para pembeli juga pada akhirnya tidak mau membayarnya.
Imbasnya, barang yang tak dibayar juga batal diberangkatkan. Kerugian ini terjadi bagi sejumlah industri nasional karena sudah memproduksi barang tetapi batal berangkat dan tak dibayar dibayar.
“Untuk itu, Presiden Joko Widodo dapat memerintahkan para Menteri terkait agar mencari solusi masalah ini supaya cost logistik tidak terus-terusan membengkak dan eksportasi nasional bisa kembali berdaya saing global,” ucap Benny.(*)
