JAKARTA – Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim meyakini sekaligus mendorong pihak Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung Priok menyiapkan rencana cadangan atau contingency plan jika jumlah STID yang dikantongi trucking di pelabuhan Priok belum sesuai ekspektasi hingga akhir bulan ini.
“Saya yakin Kantor OP Tanjung Priok maupun Pelindo Priok akan menempuh opsi contingency plan untuk meminimalisir potensi resiko terganggunya arus logistik jika jumlah STID belum maksimal,” ujarnya kepada logistiknews.id, pada Minggu (12/12/2021).
Sebagaimana diberitakan, implementasi Single Truck Identity Document (STID) di Pelabuhan Tanjung Priok akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021.
Namun, berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, hingga minggu kedua bulan Desember 2021, baru tercatat sebanyak 1.300-an STID yang diterbitkan kepada operator trucking di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
“Kita lihat saja nanti apa yang akan dilakukan OP Tanjung Priok, apakah ada contingency plan atau memang tetap jalankan aturan tersebut per 1 januari 2022. Tapi saya yakin OP Priok akan tempuh contingency plan jika jumlah STID belum sesuai ekspektasi yang diharapkan.Tidak mungkin OP Priok ambil resiko, untuk hal ini,” ujar Adil Karim.
Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta, H Soedirman, mengungkapkan masih di perlukan contingency plan jika target jumlah STID tidak tercapai dalam pertengahan Desember ini supaya aktivitas logistik di pelabuhan Priok tidak terganggu pasca penerapan STID pada awal tahun depan.
“Pada prinsipnya Aptrindo optimistis dengan STID itu namun brrdasarkan data yang ada sampai saat ini baru sekitat 1.300-an STID yang diterbitkan,” ujarnya pada Sabtu (11/12/2021).
Dia juga menyarankan agar OP Tanjung Priok menggali informasi dari manajemen pelabuhan Tanjung Priok berapa banyak kebutuhan in-out kontainer perharinya melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
“Kalau misalnya di Priok rata-rata perhari ada 3000-an kontainer in-out, artinya membutuhkan unit trucking yang telah teregistrasi STID sebanyak duakali lipatnya atau sekitar 6.000-an truk pemegang STID,” paparnya.
Soedirman menyarakan, contingency plan bisa bersifat pararel dimana TID lama dapat langsumg di mutasikan ke STID, dengan toleransi batas waktu tertentu.
“Kita optimis tetapi harus ada contingency plannya (rencana cadangan), apalagi dalam keadaan darurat dalam minggu kedua harus di antisipasi. Detekesi in-out berapa kebutuhan truk bisa dilihat dari manajemen pelabuhan. Oleh sebab itu pada minggu kedua ini harus ada kebijakan alternatif soal STID tersebut. Jangan sampai nanti awal tahun, pelabuhan keteteran,” papar Soedirman.
Sebelumnya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) maupun Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) merasa ‘waswas’ jika kewajiban STID yang belum maksimal dipenuhi operator trucking yang berkegiatan di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu, justru akan berimbas pada terganggunya kelancaran arus barang.(am)
