JAKARTA,Logistiknews – Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, Akbar Djohan mengatakan, pembentukan Badan Logistik Nasional telah menjadi cita-cita sejak lahirnya Sistem Logistik Nasional atau Sislognas pada 2012 lalu.
Namun, imbuhnya, saat ini, dunia usaha sudah membentuk Badan Logisitk dan Rantai Pasok dibawah naungan Kadin Indonesia, sebagai mitra strategis guna membantu Pemerintah dalam mencarikan solusi terkait persoalan logistik di tanah air.
“Berikan kesempatan dan dukungan seluruh stakeholder khususnya Kementerian dan Lembaga untuk bisa menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus mitra solutif untuk perbaikan dan kemajuan logistik nasional,” ujar Akbar yang juga menjabat Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) kepada Logistiknews.id, pada Senin (14/2/2022).
Pembentukan Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia tersebut untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dalam negeri sehingga produk yang diperdagangan memiliki daya saing lebih tinggi. Badan yang dibentuk itu diharapkan mampu berkontribusi bagi penguatan konektivitas rantai pasok antar wilayah Indonesia.
Adapun, tiga sektor yang menjadi fokus utama dalam pembentukan badan tersebut yakni di bidang produk kesehatan, pangan, dan energi. Badan tersebut juga mendorong sistem pasar dari sisi permintaan yang lebih adaptif terhadap tantangan distribusi barang saat ini.
Sebelumnya, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan pada saat ini sektor logistik Indonesia mengalami darurat regulasi.
Implementasi Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sebagai payung hukum sektor logistik yang dikeluarkan hampir 10 tahun lalu berjalan tidak efektif.
Setijadi menjelaskan tanpa regulasi yang efektif, berbagai isu dalam sektor logistik akan sulit teratasi, seperti biaya logistik yang tinggi, ketidakseimbangan volume muatan antar wilayah, kelangkaan komoditas tertentu, dan tumpang tindih regulasi.
Oleh karenanya SCI menyampaikan rekomendasi dalam kaitan ini, yang salah satunya adalah Pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan perbaikan dan pengembangan sistem logistik yang bersifat multisektoral.(*)
