GINSI Apresiasi Sosialisasi BTKI 2022 oleh Kemenperin

  • Share
Sosialisasi implementasi BTKI 2022 dalam mekanisme impor besi baja, baja panduan dan produk turunannya, yang dilaksanakan secara hybrid di Jakarta pada Kamis (7/4).

LOGISTIKNEWS.ID – Kementerian Perindustrian menyosialisasikan implementasi BTKI 2022 dalam mekanisme impor besi baja, baja panduan dan produk turunannya, yang dilaksanakan secara hybrid di Jakarta pada Kamis (7/4/2022).

Sejumlah asosiasi pelaku usaha nasional turut mengikuti sosialisasi tersebut, termasuk Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan mengatakan, pelaku usaha sangat berterimakasih dengan adanya sosialisasi tersebut.

“Sosialisasi seperti sangat membantu para importir anggota GINSI mengingat BTKI 2022 baru saja diimplementasikan sejak awal bulan April ini,” ujar Erwin Taufan, melalui keterangan pers-nya pada Kamis (7/4/2022).

Dalam pemaparannya saat sosialisasi itu, Direktur Industri Logam Direktorat Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Liliek Widodo, mengemukakan sosialisasi tersebut dalam rangka mensinkronisasikan berbagai aturan terkait dengan implementasi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 yang telah secara efektif diberlakukan pada 1 April 2022.

Sosialisasi juga dalam rangka mendengarkan masukan dari stakeholders maupun asosiasi pelaku usaha terkait.

Dia mengatakan, pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku, bahan penolong dan menetapkan neraca komoditas.

Liliek menjelaskan, sesuai dengan PP No No:28/2021 tentang Pnyelenggaraan Bidang Perindustrian, pada pasal 11 dijelaskan bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku dan atau bahan penolong, maka Pemerintah menetapkan Neraca Komoditas.

“Neraca komoditas adalah data dan informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman menyampaikan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 dalam Pengembangan Industri Nasional.

Dia juga menjelaskan soal jaminan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong serta neraca komoditas.

Berdasarkan Perpres No. 32/2022 penyusunan dan penetapan Neraca Komoditas dilaksanakan dalam siklus tahunan.

“Neraca Komoditas ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun, apabila ada perubahan akan menggunakan mekanisme yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas yakni melalui mekanisme Rakor melibatkan seluruh kementerian dan lembaga atau K/L terkait,” ucapnya.

Sedangkan Hermiyana dari Lembaga Nasional Single Window (LNSW) memaparkan Perubahan BTKI 2017 ke BTKI 2022 pada dasarnya tidak mencakup perubahan ruang lingkup larangan dan pembatasan atau tata niaga ekspor dan impor, namun lebih terkait dengan perubahan detail produk dalam pos tarif.

Dia juga menjelaskan bahwa seluruh perizinan final (menjadi syarat PEB/PIB) yang terbit mulai tanggal 1 April 2022 wajib menggunakan HS BTKI 2022.

Kemudian, seluruh perizinan final (menjadi syarat PEB/PIB) yang terbit sebelum tanggal 1 April 2022, masih dapat digunakan sampai dengan selesai masa berlakunya.

Hermiyana mengatakan, terkait dengan dokumen berupa hasil penetapan Neraca Komoditas dan pertimbangan teknis yang terbit melalui sistem SNANK yang masih menggunakan HS BTKI 2017 agar penyesuaian HS difasilitasi melalui mekanisme self assesment oleh pelaku usaha pada saat pengajuan di SSM Perizinan.

Sedangkan terkait dengan rekomendasi ataupun pertimbangan teknis yang belum terintegrasi dengan sistem INSW yang masih menggunakan HS BTKI 2017, penyesuaian rekomendasi atau pertimbangan teknis dapat dilakukan oleh K/L penerbit izin, dengan tetap mengutamakan kemudahan bagi pelaku usaha.

Hal ini, ujarnya, dengan mempertimbangkan bahwa pelaku usaha pada dasarnya telah memenuhi persyaratan tata niaga ekspor dan impor yang menjadi concern K/L.

“Sehingga K/L diharapkan tidak melakukan verifikasi ulang untuk perubahan, berupa penyesuaian HS BTKI 2022, pada rekomendasi/pertimbangan teknis,” ucapnya.(am)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.