Audiensi dengan Ombudsman RI, Depalindo Sodorkan Laporan Anyar Terkait Layanan Publik Sektor Kepelabuhanan & Logistik

  • Share
Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro (kanan) diterima langsung oleh Chairman Ombudsman RI, Mokhammad Najih (kiri) saat audiensi dalam rangka penyampaian laporan pelayaran publik disektor kepelabuhanan, kepabeanan dan logistik nasional, di kantor Ombudsman RI pada Rabu (23/11/2022).

LOGISTIKNEWS.ID  – Dewan Pemakai Jasa Angkutan Logistik Indonesia (Depalindo) melakukan audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia, pada Rabu (23/11/2022).

Dalam audiensi di kantor Ombudsman RI tersebut Pengurus Depalindo dipimpin langsung oleh Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro dan diterima langsung oleh Chairman Ombudsman RI, Mokhammad Najih dan didampingi staf.

Turut hadir dan mendampingi Ketum Depalindo pada kesempatan itu, Ketua Bidang Logistic Supply Chain, Angkutan Laut  dan Kemaritiman Depalindo Achmad Ridwan Tentowi, wakil Sekjend Mikhael Ardianto., dan Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Depalindo Irwandy MA Rajabasa.

Audiensi ini merupakan yang kedua kalinya sepanjang tahun 2022 dalam rangka menyampaikan laporan rutin secara tertulis terkait pelayanan publik di sektor kepelabuhanan, kepabeanan dan logistik nasional.

Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro mengemukakan, sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI, bahwa Depalido hingga saat ini diikutsertakan dalam upaya perbaikan dan pengawasan berkaitan dengan pelayanan publik di sektor kepelabuhanan, kepabeanan dan logistik di tanah air.

Toto mengatakan, dalam audiensi kali ini, pihak Depalindo menyerahkan laporan terbaru terkait pelayanan publik di sektor kepelabuhan serta mengenai aktivitas depo empty yang menurut Kemenhub memang tidak dibawah instansi itu, lantaran perizinan depo yang ada saat ini diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi.

“Kami menilai (perizinan) depo empty seperti ini rancu karena empty kontainer yang ada merupakan milik pelayaran asing maupun domestik. Persoalan ini yang kami sampaikan kepada Ombudsman RI supaya bisa dilakukan pengawasan dan perbaikan yang baik supaya tidak menimbulkan high cost logistik yang signifikan,” ucap Toto.

Adapun soal layanan di fasilitas depo empty itu, ungkap Toto, dikeluhkan eksportir importir yang ada di Jakarta, Pelabuhan Belawan Sumatera Utara dan Surabaya Jawa Timur, lantaran tarif lift on-lift off (Lo-Lo) di depo empty lebih mahal bahkan bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat ketimbang tarif Lo-Lo di dalam pelabuhan.

Depalindo juga mendapat laporan tertulis dari Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Jawa Timur, bahwa untuk booking kontainer ekspor dikenakan lagi tambahan biaya sekitar Rp 100-150 ribu, dan kutipan seperti itu sudah mengada-ngada karena tidak ada dasar hukumnya.

Oleh karenanya, Depalindo juga telah menyampaikan ke Ombudsman RI, terhadap praktik ‘akal-akalan’ seperti itu, agar pihak regulator terkait berani menertibkannya.

“Diharapkan Kemenhub bisa menyentuh pengawasan dan pengaturan tarif layanan di depo empty tersebut yang sampai saat ini sangat membebani cost logistik nasional, karena kontainer-kontainer tersebut milik pelayaran dan pembinaan para pelayaran ada di Kemenhub,” tegas Toto.

Pengurus Depalindo berpose bersama dengan Chairman Ombudsman RI, Mokhammad Najih dan jajarannya usai audiensi, pada Rabu (23/11/2022).

Ketum Depalindo mengungkapkan, laporan yang disampaikan oleh Depalindo tersebut merupakan inventarisasi dari berbagai laporan pelayanan publik di sektor kepelabuhan, kepabeanan dan logistik yang ada di DKI Jakarta maupun di daerah-daerah.

“Sektor kepelabuhan itu di dalamnya juga termasuk Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Custom/Bea Cukai dan Kekaratinaan,” ucap Toto.

Pada 12 Januari 2022, Depalindo juga telah menyampaikan berbagai laporan terkait pelayanan publik di sektor kepelabuhanan, kepabeanan dan logistik nasional kepada Ombudsman RI.[am]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *