LOGISTIKNEWS.ID – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) memacu kompetensi sumber daya manusia (SDM) bongkar muat sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 16/2021 Tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan (IMDG Code).
Komitmen APBMI itu direalisasikan dengan melaksanakan diklat IMDG Code bagi SDM perusahaan bongkar muat dengan menggandeng BP2TL Jakarta (Balai Pendidikan & Pelatihan Transportasi Laut) Kementerian Perhubungan. Diklat Angkatan I dilaksanakan di Jakarta, pada Selasa (29/11/2022).
Diklat tersebut dibuka oleh Kabid. Pelatihan PPSDM Perhubungan Laut, Dr. Eko Nugroho Wijatmoko.
Dalam sambutannya, dia mengatakan, diklat ini menjadi keharusan bagi setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penanganan dan pengakutan barang berbahaya di pelabuhan, sebabgaimana diamanatkan dalam Permenhub Nomor 16/2021.
Ketua Umum DPP APBMI, Juswandi Kristanto mengatakan, pelaksanaan diklat ini sebagai wujud komitmen APBMI dalam untuk mendukung sepenuhnya regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kemenhub berupa PM No.16/2021, dalam menunjang kelancaran barang dan kapal di pelabuhan.
“Jadi, kami dari PBM komitmen untuk menyiapkan SDM yang berkompeten dalam penanganan barang berbahaya sesuai yang diamanatkan dalam PM 16/2021,” ujar Juswandi Kristanto.
Ditambahkan, PM 16/2021 adalah turunan regulasi yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization). Kita, sebagai Negara anggota IMO tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi ketentuan IMO, sehingga ini bagaian dari cerminan potret pelabuhan Indonesia di mata dunia.
Turut hadir dalam pembukaan Diklat IMDG Code kerjasama APBMI dan BP2TL antara lain, Kepala OP Utama Tanjung Priok, Capt. Wisnu Handoko, perwakilan dari KSU Tanjung Priok, Rudi H., Kepala Penyelenggara Diklat Fungsional BP2TL, Darwis, M.Mar.E, Capt. Aliot, Kepala LSP BP2TL, dan sejumlah perwakilan asosiasi terkait, seperti INSA, ISAA, GPEI dan undangan lainnya.
Ka. OP Utama Priok, Capt. Wisnu Handoko menyampaikan apresiasi atas inisiasi APBMI dan BP2TL Jakarta dalam pelaksanaan diklat ini, guna implementasi PM 16/2021 untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penanganan barang berbahaya di pelabuhan.
“Selain itu sebagai upaya mencegah terjadinya insiden yang dapat menghambat kinerja pelabuhan akibat masalah penanganan barang berbahaya,” ucap Capt Wisnu.
Diklat IMDG Code Kerjasama APBMI dan BP2TL Jakarta Batch 1 ini diikuti 60 peserta dari PBM di Jakarta dan sejumlah daerah.[am]
