LOGISTIKNEWS.ID- Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menggelar Media Gathering dengan topik ‘Perspektif ALI dalam menyikapi perkembangan industri logistik Indonesia tahun 2023‘ yang digelar di Jakarta pada Rabu (1/2/2023).
Kegiatan yang diikuti sejumlah media itu menghadirkan nara sumber Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto, dan Nofrisel selaku Ketua Dewan Pakar ALI.
Mahendra mengemukakan, kondisi perekonomian global diperkirakan akan menghadapi ketidakpastian pada 2023. Hal ini menyusul fenomena inflasi tinggi global dan respon kenaikan suku bunga serentak Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan di seluruh dunia terutama di Amerika Serikat dan Eropa.
Sebagai dampak ekonomi dari perang di Ukraina, kondisi keuangan global juga telah mengetat lantaran bank sentral terus menaikkan suku bunga.
Disisi lain, ujarnya, pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia tahun 2023 berada pada kisaran 4,75-5,3%.
“Meski berada dalam resesi global di tahun 2023, fundamental ekonomi RI yang kuat
pada tahun 2022 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, mendorong pertumbuhan di tahun 2023 menuju angka positif,” ujar Mahendra.
Sementara itu, Nofrisel menjelaskan, bila melihat struktur perekonomian yang didominasioleh konsumsi domestik lebih dari 50% product domestic bruto (PDB), diperkirakan laju pertumbuhan konsumsi tahun 2023 akan mampu membawa pertumbuhan.
“Bercermin dari rata-rata pertumbuhan konsumsi masyarakat selama 10 tahun terakhir sebelum pandemi yang sebesar 5% per tahun, dan pertumbuhan sebesar 5,39% pada kuartal ke 3 (Q3) 2022, konsumsi masyarakat diindikasikan menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Nofrisel.
Mengacu pada pertimbangan dan proyeksi kondisi ekonomi global maupun domestik itulah dapat menjadi tolok ukur dalam memacu kinerja bisnis logistik di tanah air maupun global supply chain pada tahun 2023.
Untuk itu, ALI merekomendasikan 8 langkah supaya kinerja logistik Indonesia dan global supply chain tetap moncer di tahun ini.
Pertama, saling ketergantungan antar negara secara global telah mendorong perhatian yang lebih serius dalam menyikapi global supply chain. Oleh karena itu, pemerintah disarankan terus mencermati perkembangan global supply chain, untuk melihat dan mengambil posisi tawar Indonesia yang lebih kuat, serta untuk menjamin sustainability.
Kedua, pengembangan kebijakan hilirisasi oleh pemerintah sangat kita sambut positif karena sejalan dengan pandangan ALI bahwa kebijakan ini adalah dalam rangka mengembangkan value-added products and
services. Termasuk dalam konteks ini adalah kebijakan tentang TKDN yang lebih ketat dan proporsional.
Ketiga, ALI menyambut positif langkah pemerintah untuk juga menyiapkan Indonesia menghadapi ancaman krisis energi, baik melalui pengembangan energi baru terbarukan, termasuk konversi dari energi berbasis fosil ke berbasis elektrik. Dalam hal ini, di tahun 2023, ALI mendorong Pemerintah juga menerbitkan Kebijakan-Kebijakan berkaitan dengan Konversi Angkutan Logistik berbasis BBM fosil (solar dan Pertalite) menjadi berpenggerak Elektrik dan mendorong peran Akademisi dalam implementasinya bersama Pelaku Jasa Logistik serta Kementerian/ Lembaga terkait erat, dan juga untuk Pusat Uji Coba Kendaraan Konversi Elektrik tersebut.
Keempat, sudah sangat banyak program pemerintah menyangkut pengembangan UMKM nasional, ALI menyambut positif hal ini. Namun ALI menyarankan agar konten perspektif logistik (pengetahuan proses pengiriman yang efisien, packaging, ekspor-impor, penataan gudang, pemanfaatan teknologi, pengembangan SDM,dsb) hendaklah juga mendapat perhatian yang lebih dalam pembinaan UMKM.
Kelima, sebagai bagian dari global supply chain, Indonesia diharapkan semakin mengembangkan sistem standarisasi, baik untuk barang maupun servis. Khusus untuk logistik, Indonesia secara intensif sudah terlibat dalam kesepakatan standarisasi pada bidang packaging, alat angkut dan pallet. Disarankan agar hal ini terus ditingkatkan untuk menciptakan produk dan servis yang lebih berdaya saing tinggi sertamenurunkan biaya Logistik nya.
Keenam, salah satu pendorong inflasi tinggi adalah karena proses logistik yang mahal. Oleh karena itu, ALI menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan isu logistik ini dalam konteks penanganan inflasi. Adanya Team Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang dibentuk oleh pemerintah, disarankan lebih banyak bekerjasama dengan Asosiasi-Asosiasi Logistik dan Rantai Pasok, untuk mendapatkan masukan terkait proses logistik dan rantai pasok yang terjadi di lapangan.
Ketujuh, pengembangan kompetensi SDM di sektor logistik sudah semakin membaik, namun terasa masih lambat dalam mengikuti perkembangan kebutuhan industri. Oleh sebab itu mendorong semakin banyaknya sekolah ataupun perguruan tinggi membuka jurusan atau fakultas di bidang logistik dan di wilayah wilayah yang akan dikembangkan sebagai pusat-pusat industri, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta peningkatan pendidikan vokasi, profesi dan sertifikasi adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Kerjasama antar Lembaga Pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi dan atau dengan asosiasi-asosiasi logistik rantai pasok perlu lebih ditingkatkan (Triple Helix Approach).
Kedelapan, salah satu isu aktual yang menarik adalah kebijakan pengembangan Kawasan Industri Halal dimana di dalamnya termasuk penerapan konsep logistik halal. ALI menyambut baik hal ini dan mendorong agar sosialisasi, pelibatan semua stakeholders terkait, termasuk pemerintah daerah, agar lebih intensif dilakukan serta melebarkan fokus kebijakannya menuju pembentukan ekosistem Halal Supply Chain dan Logistik secara bersamaan dengan Halal Financial dan Produk nya.[am]