Sepanjang pekan ini (2 s/d 7 Oktober 2023), redaksi Logistiknews.id mengangkat sejumlah topik pada sektor logistik yang disodorkan ke pembaca.
Langkah dari DP World Dubai dan Maspion Group, yang akan menyiapkan terminal petikemas (TPK) berkapasitas 3 Juta twenty foot equivalent units (TEUs) di Jawa Timur , menjadi topik awal sorotan redaksi pada awal pekan ini.
Topik lainnya, Prediksi dari Supply Chain Indonesia (SCI) bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) lapangan usaha atau sektor transportasi dan pergudangan pada 2024 mencapai Rp 1.436,1.
Selain itu, redaksi juga mengangkat soal isue kebijakan Pengetata Importasi oleh Pemerintah RI dan Rekomendasi D<span;>epalindo agar semua TPK ekspor impor di Indonesia dipasangi alat pemindai petikemas atau Hi-Co Scan. Berikut rangkumannya:
Rencana DP World Dubai & Maspion Group
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung kolaborasi antara perusahaan swasta global DP World Dubai dengan perusahaan swasta nasional Maspion Group, untuk memulai pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) berkapasitas 3 Juta TEUs di Jawa Timur.
Dimulainya pembangunan terminal ini ditandai dengan dilakukannya Penandatanganan Perjanjian Konsesi Pelabuhan dan Peluncuran Proyek Terminal Peti Kemas Jawa Timur DP World – Maspion, pada Senin (2/10/2023), di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.
Penandatangan Perjanjian Konsesi dilakukan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik Ditjen Perhubungan Laut Hotman Siagian dengan Direktur PT Pelabuhan Indonesia Maspion Oei Marianus, yang disaksikan langsung oleh Menhub.
“Indonesia kini terus menjadi negara tujuan para investor global, khususnya di bidang infrastruktur. Kemitraan ini diharapkan akan mempercepat kemajuan perekonomian nasional,” ujar Menhub.
Menhub menyebut, terminal peti kemas di Jawa Timur akan menjadi terminal kelas dunia yang berfungsi strategis sebagai jalur perdagangan penting yang menjembatani perusahaan Indonesia dengan pasar regional dan global.
Pada kesempatan yang sama, Group Chairman dan CEO DP World Sultan Ahmed Bin Sulayem menjelaskan, kemitraan ini diharapkan menjadi investasi yang berpeluang membuka konektivitas perdagangan yang lebih besar dan memperluas jaringan pelabuhan dan logistik global yang telah dimiliki DP World.
“Kami menawarkan solusi menyeluruh kepada pelanggan kami dalam rangka meningkatkan ketahanan rantai pasok,” ucapnya.
Sementara itu, Chairman dan CEO Maspion Group Alim Markus mengatakan, kemitraan ini sebagai wujud komitmen Maspion Group untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sejumlah peluang investasi, yang dapat meningkatkan pertumbuhan fiskal negara.
“Ini merupakan bukti kuat bagaimana kedua perusahaan dengan didukung oleh pemerintah, bersama-sama mengembangkan infrastruktur di Jawa Timur. Hal sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami optimis dengan prospek dan dampak ekonomi jangka panjangnya,” ujarnya.
Dalam perjanjian konsesi ini, pemerintah memberikan hak konsesi kepada PT Pelabuhan Indonesia Maspion untuk melakukan kegiatan pengusahaan Terminal Peti Kemas di Gresik, Jawa Timur. Total nilai aset yang dikonsesikan senilai 109,51 Triliun dengan masa konsesi selama 71 tahun dengan fee konsesi sebesar 3,00%.
PDB Transportasi & Pergudangan 2024
Supply Chain Indonesia (SCI) memprediksi Produk Domestik Bruto (PDB) lapangan usaha atau sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp 1.436,1 triliun pada 2024. Sementara, hingga akhir 2023 PDB lapangan usaha itu diprediksi sebesar Rp 1.245,1 triliun.
PDB sektor itu pada 2022 sebesar Rp 983,5 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan sektor itu diperkirakan sebesar 15,0 persen pada 2023 dan 14,16 persen pada 2024.
Prediksi berdasarkan analisis SCI atas data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai triwulan II-2023.
CEO SCI Setijadi menjelaskan perkembangan dan prediksi ekonomi dan bisnis perlu diketahui oleh para pelaku usaha dan para pemangku kepentingan lainnya. Para pelaku usaha perlu menggunakannya sebagai dasar perencanaan bisnis tahun 2024.
Pemerintah RI Perketat Impor
Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) merespon postif dan mendukung penuh keputusan Pemerintah RI melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang betkomitmen melakukan pengetatan terhadap sejumlah barang impor yang mengganggu pangsa pasar produk dalam negeri.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro mengatakan, langkah Pemerintah tersebut sangatlah tepat, lantaran banyaknya barang impor yang beredar saat ini juga akibat tidak optimalnya pengawasan.
Dia mengungkapkan, karena itu diperlukan pengawasan yang lebih terukur terhadap masuknya barang impor melalui sistem informasi tehnologi (IT) yang canggih, seperti adanya alat pemindai peti kemas atau Hi-Co Scan di seluruh terminal peti kemas di Indonesia yang layani ekspor impor.
“Perlu adanya Hi-Co Scan peti kemas untuk mendeteksi barang impor itu sudah cukup lama kami usulkan, dan bahkan pada acara Diskusi tentang Tata Kelola dan Layanan Ekspor Impor yang digelar Mabes Polri beberapa waktu lalu maupun saat bertemu dengan Satgas Pemberantasan Mafia Pelabuhan di gedung bundar Kejaksaan Agung baru-baru ini, soal Hi-Co Scan itu juga kami (Depalindo) sampaikan,” ujar Toto melalui keterangan resmi Depalindo pada Sabtu (7/10/2023).
Bahkan, ungkap Toto, Depalindo juga sudah menyurati Menhub Budi Karya Sumadi pada 29 September 2023 yang juga ditembuskan antara lain kepada Menteri Keuangan RI, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu.
Dalam suratnya kepada Menhub itu, Depalindo merekomendasikan perlunya dipasang Hi-Co Scan di seluruh terminal ekspor impor demi kepentingan nasional dalam mencegah maraknya barang masuk dengan memanipulasi data maupun dokumen.
Situasi saat ini, ungkap Toto yang juga Sekjen GPEI itu, bahwa maraknya barang impor yang disinyalir tidak sesuai dokumen khususnya tekstil dan produk tekstil yang kini membanjiri pasar serta narkoba dan senjata api, maka perlu adanya pengawaasan melekat dan terukur di setiap pelabuhan ekspor impor.
Dia menambahkan, bersama dengan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Depalindo juga telah melakukan study banding ke pelabuhan West Port Malaysia dimana untuk mengatasi hal itu mereka telah memasang Hi-Co Scan dengan tehnologi tinggi sebanyak 67 unit yang terdiri di gate in maupun gate out.
“Dengan cara itulah maka Malaysia dapat mencegah masuknya barang-barang yang tidak sesuai dokumen/ilegal, termasuk Narkoba dan Senjata Api,” tegas Toto.
Karenanya, Depalindo merekomendasikan supaya Kemenhub dapat menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (Pasal 7 Point 2C) dimana setiap terminal harus dilengkapi dengan Hi-Co Scan.
“Hi-Co Scan bukan hanya domain Bea dan Cukai tetapi untuk kepentingan nasional guna mencegah maraknya barang impor beredar yang tidak sesuai dokumen untuk melindungi industri dalam negeri dan perekonomian nasional,” ujar Toto. [redaksi@logistiknews.id]
