Dukung Permendag 36/2023, Ini 5 Usulan Strategis GINSI

  • Share
Aktivitas di Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok.

LOGISTIKNEWS.ID – Agar tidak mengganggu rantai pasok bahan baku industri, Pelaku usaha importasi mengusulkan lima langkah strategis menyusul akan diterapkannya Permendag No.36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada 10 Maret 2024.

Beleid itu disiapkan sebagai instrumen untuk menertibkan arus barang dalam rangka mengamankan produk dalam negeri karena melonjaknya peredaran produk impor di pasar domestik.

Ketua Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Transportasi dan Logistik BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Erwin Taufan mengemukakan, bahkan GINSI Provinsi Jawa Timur juga telah menyampaikan usulan tersebut melalui Kantor Menko Perekonomian.

“Hal ini agar importir yang tergabung dalam GINSI Jawa Timur, bisa turut serta mendorong untuk mempercepat laju perekonomian Indonesia,” ujar Taufan, pada Selasa (20/2/2024).

Dia menyebutkan, kelima usulan tersebut yakni; Pertama. Perlunya mendukung percepatan dan memperlancar arus importasi barang dalam rangka ketersediaan rantai pasok yang telah dibutuhkan oleh berbagai bidang industri didalam negeri.

Kedua, Mempertimbangkan  ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Sebab sebagaimana kita semua telah ketahui bahwa besaran angka ekspor indonesia masih tergantung oleh ketersediaan bahan baku yang didatangkan dari dalam negeri.

Ketiga, Menstabilkan harga domestik yang saat ini cenderung terus melambung karena kurang nya ketersediaan bahan baku didalam negeri.

Keempat, Meminimalisir jumlah peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini dipicu merosotnya produktivitas untuk kepentingan efisiensi serta menyerap kembali tenaga kerja dalam proses produksi.

Kelima, mendorong kelancaran arus barang dan logistik nasional, serta memerhatikan keberadaan para pekerja imigran yang kini mulai kembali ke dalam negeri.

Taufan menambahkan, untuk memperlancar rantai supply maka ketersediaan bahan baku didalam negeri untuk industri yang sudah hampir delapan bulan ini tersendat, perlu diperhatikan.

“Tetapi jangan lupa bahwa Permedag 36/2023 itu juga mengatur soal masuk barang tenaga imigran (PMI). Dan bila beleid itu direvisi bagaimana nasib para tenaga imgran ini nantinya ?,” tanya Taufan.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan GINSI Jatim, Medy Prakoso menambahkan selama ini akibat ketidakjelasan regulasi, importir pemegang API-U yang menanungi hampir 19.800 karyawan, berpotensi loss opportunity usaha dari transaksi impor hingga Rp 243 Triliun.

Loss opportinity itu baru berasal dari komoditi impor baja paduan dan produk turunannya. Belum yang lainnya. Akibatnya pemasukan terhadap negara juga berkurang, ucap Meidy.

Dia meyakini dengan Permendag 36/2023 itu, pemasukan pendapatan negara dari aktivitas importasi juga bakal naik, dan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Jangan Tunda

Sebelumnya, GINSI juga meminta agar Pemerintah jangan menunda implementasi Permendag 36/2023.

Alasannya, beleid itu dapat sebagai instrumen untuk menertibkan arus barang dalam rangka mengamankan produk dalam negeri karena melonjaknya peredaran produk impor di pasar domestik.

Selain itu, kebijakan impor juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dengan menjaga dan mengamankan konsumen dalam negeri dari aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa (K3LM), melindungi dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

“Karenannya jangan sampai ada penundaan implementasinya (beleid) itu. Sebab kalau ditunda-tunda maka akan semakin membuat ketidakpastian para para importir umum pemegang API-U,” ujar Taufan.

GINSI menilai, kehadiran kebijakan impor bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri. Dalam hal ini pemerintah Indonesia memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrumen strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Taufan mengungkapkan, meskipun sejumlah pihak menginginkan beleid itu ditunda, namun GINSI meyakini bahwa regulasi tersebut justru bisa menggairahkan kembali aktivitas importasi khususnya API-U yang ‘mati suri’ akibat ketidakpastian kebijakan.

“Kami apresiasi Kemendag dalam hal ini melalui beleid tersebut yang ingin memberikan kepastian bagi dunia usaha khususnya para importir API-U,” ucap Taufan.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perdagangan telah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.20 Tahun 2021 jo. Permendag No.25 Tahun 2022 yang digantikan dengan Permendag No.36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Dalam Permendag tersebut terdapat beberapa komoditi yang mengalami perubahan ketentuan Larangan dan Pembatasan (lartas) impor, diantaranya adalah komoditi bahan baku plastik dan plastik hilir.

Taufan menyebutkan, dalam Permendag No. 20 Tahun 2021 jo. Permendag No. 25 Tahun 2022 terdapat 3 kode harmonized system (HS) bahan baku plastik yang diatur ketentuan lartas melalui instrumen PI dan diatur tata niaganya di kawasan pabean (border). Dengan terbitnya Permendag No. 36 Tahun 2023 terdapat 13 kode (HS) dengan pengaturan intrumen Larangan dan Pembatasan (lartas) berupa dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) serta diatur tata niaganya di luar kawasan pabean (post border).

Kemudian, dalam Permendag No. 20 Tahun 2021 jo. Permendag No. 25 Tahun 2022 komoditi plastik hilir tidak diatur ketentuan lartas-nya (barang bebas).

“Dengan terbitnya Permendag No.36 Tahun 2023 terdapat 140 kode HS dengan pengaturan intrumen lartas berupa LS serta diatur tata niaganya di luar kawasan pabean (post border),” ujar Taufan.[redaksi@logistiknews.id]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *