LOGISTIKNEWS.ID -Presiden RI Joko Widodo menegaskan, sejak awal pemerintahan yang dipimpimnya (selama10 tahun), Pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur untuk konektivitas, layanan dasar, pangan, infrastruktur untuk energi, dan industri.
Presiden menyampaikan, dari pembangunan infrastruktur selama dua periode tersebut membuat World Competitiveness Ranking Indonesia naik dari peringkat 34 menjadi peringkat 27.
Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi, di Jakarta, pada Rabu (31/7/2024).
“Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain tentu saja pemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat. Karena kita memang sekarang ini berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia. Tidak akan ada,” ujarnya.
Selain untuk mendatangkan investasi, Presiden menyebutkan pembangunan infrastruktur juga akan mengurangi biaya logistik yang akan juga menekan inflasi.
“Dulunya biaya logistik kita kurang lebih 24 persen, sekarang ini sudah turun menjadi 14 persen. Sehingga harga-harga bisa ditekan lebih murah dan itu terlihat dari angka inflasi. Kalau dulu angka inflasi kita 8, 9, bahkan 11, sekarang ini bisa ditekan di bawah 3 persen. Dan terakhir, di bulan yang lalu berada di angka 2,58 persen. Jadi pembangunan itu berentetan ke mana-mana. Tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana,” ujar Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya estetika dan kualitas dalam proyek-proyek konstruksi dan memastikan kualitas estetika dan keindahan lingkungan.
Oleh karena itu, Presiden juga berpesan agar dalam menghasilkan karya konstruksi betul-betul harus semakin berkualitas.
“Sekali lagi, estetika, lanskap, lingkungan, akan menjadi prioritas pada level berikutnya pada pemerintahan yang akan datang,” ucap Jokowi.
Jalan Tol
Untuk menopang kinerja logistik nasional, saat ini Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) juga telah tersambung penuh dengan lima ruas Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2.
Tersambungnya JORR-2 secara keseluruhan akan memudahkan pergerakan orang dan barang, terutama untuk kendaraan berat pengangkut logistik dari kawasan barat yang selama ini melewati rute padat dapat melalui JTCC langsung menuju dan dari Pelabuhan Tanjung Priok yang akan memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat.
JTCC dirancang siap menampung arus kendaraan dari selatan dan memfasilitasi kelancaran pergerakan orang dan barang termasuk kendaraan logistik dari dan menuju pelabuhan, dan yang paling dekat adalah dari Kawasan Industri MM2100 Cibitung melalui Simpang Susun Setu Utara Cimaci.
Menurut data dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang Jalan Tol JORR 2 mencapai 111 kilometer dan terdiri dari enam ruas jalan tol, yaitu Tol Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, dan Cibitung-Cilincing.
Penyelesaian ini menandai penyempurnaan struktur jaringan jalan tol di kawasan Jabodetabek, yang sebelumnya telah memiliki Tol Lingkar Dalam Kota dan Tol JORR 1, sehingga menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien.
Beroperasinya Jalan Tol JORR 2 secara penuh, juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan, mempercepat waktu tempuh, dan memberikan alternatif rute yang lebih banyak bagi pengguna jalan.
Hal ini tentu akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aktivitas logistik dan distribusi barang di kawasan ini, serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.
Tekan Cos Logistik
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengemukakan, biaya logistik nasional ditargetkan bisa turun menjadi 8% dari saat ini yang masih dikisaran 14,29% dari Produk domestik bruto (PDB).
Target itu guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih efisien dan kompetitif.
Bahkan, kata Menhub, strategi pengembangan logistik di tahun 2024-2045 telah melibatkan beberapa aspek, yakni transformasi digital layanan logistik, pengurangan biaya transportasi, optimalisasi pemanfaatan tol laut, penguatan konektivitas, serta peningkatan aksesibilitas antarwilayah.
“Upaya ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari PDB tersebut,” ujar Menhub.
Menhub menambahkan pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan biaya logistik nasional melalui pengembangan strategi yang komprehensif.
Bahkan, imbuhnya, tren skor Logistic Performance Index (LPI) Indonesia secara umum-pun menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan mulai menyusul peringkat LPI Filipina.
Efisiensi logistik transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu bagi para pelaku logistik.
“Karena itu, butuh penguatan sistem logistik nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045, melalui penurunan biaya logistik serta untuk mengatasi berbagai tantangan yang terjadi belakangan ini,” ujar Menhub.
Menhub menerangkan, semangat efisiensi dan efektivitas logistik ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang mengatur penguatan dan penataan melalui National Logistic Ecosystem (NLE), sesuai Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
NLE yang diimplementasikan di beberapa pelabuhan dan bandara berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya layanan.
Saat ini, terdapat 264 pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet, di mana 46 pelabuhan telah terintegrasi dengan NLE dan 6 bandara telah menerapkan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).
“Untuk mendukung penerapan NLE, Kementerian Perhubungan terus mendorong upaya perbaikan layanan melalui digitalisasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan kapal, barang dan penumpang,” ungkap Menhub.
Namun demikian, lanjut Menhub, semua pihak yang berkepentingan tidak boleh lengah dengan keadaan saat ini. Semua pihak harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan global serta tantangan baru, kemudian perlu juga bekerja sama dalam semangat Indonesia Incorporated.[redaksi@logistiknews.id]
