LOGISTIKNEWS.ID- Ikatan Eksportir dan Importir Indonesia (IEI) menyatakan menolak rencana pemindahan pintu masuk pelabuhan importasi sejumlah komoditi ke wilayah timur Indonesia, apalagi jika komoditi tersebut merupakan bahan baku untuk kebutuhan industri tekstil nasional maupun garment yang produksinya berorientasi ekspor.
Ketua Umum IEI, Amalia menyebutkan rencana pemindahan pelabuhan pintu masuk importasi dari yang eksisting saat ini merupakan langkah tergesa-gesa ditengah terpuruknya sejumlah industri nasional termasuk industri tekstil dan garment.
Menurutnya, industri tekstil nasional banyak beroperasi di pulau Jawa, dan konsumsi terbesar produknya pun berada diwilayah itu.
Pemindahan pintu masuk impor ke kawasan timur, justru akan membuat cost logistik terhadap industri itu membengkak sehingga daya saing produk untuk dijual ke konsumen akan semakin berat (mahal).
“Dengan kondisi sekarang yang pelabuhannya dekat (di pulau Jawa) saja banyak industri tekstil yang susah. Apalagi jika pintu masuk impornya jauh (ke Timur). Belum lagi kami dihadapi persoalan perizinan yang ngejelimet alias ruwet” ujarnya, kepada Logistiknews.id, pada Kamis (14/11/2024).
IEI berharap Pemerintah melalui Kemenperin janganlah membabibuta dalam merencanakan kebijakannya tanpa memerhatikan kelangsungan industri nasional.
“Sebab, kalau pintu masuk impor (khususnya untuk bahan baku) harus pindah ke wilayah timur, ini sama saja membunuh industri yang saat ini masih bisa bertahan meskipun sudah megap-megap atau sekarat,” paparnya.
Amalia justru berharap supaya Kemenperin fokus membina kelangsungan dan kemajuan industri nasional dari derasnya gempuran produk asing yang masuk ke Indonesia.
“Kemeperin harusnya fokus pada industri nasional agar bisa terus memproduksi. Tetapi industri tekstil yang masih kategori sehat saja kalau dibeginikan (regulasinya tidak berpihak pada Industri), maka kita bisa mati juga. Jadi kita harus runut bahwa industri itu tipikal buyer-nya berbeda. Sekarang saja dengan safeguard, banyak buyer yang kabur akibat kita dianggap gak bisa bersaing,” ucapnya.
Untuk itu IEI berharap, di era globalisasi saat ini semua pihak harus siap bersaing. Sebab, kalau begini terus penangananya maka persoalan di industri tekstil nasional tidak selesai-selesai.
“Jika alasannya khawatir marak penyelundupan, Saya rasa Pemerintah dan instansi terkait sudah tau siapa para Penyelundup itu. Jangan dong kita yang di obok-obok, apalagi jika itu bahan baku. Bagaimana agar bisa bersaing melawan gempuran produk jadi impor ?, untuk itu kita harus perkuat produksi disini agar bisa bersaing. Apalagi daya beli masyarakat juga masih segitu-gitunya,” ungkap Amalia.
Disisi lain, rencana pemindahan pintu masuk importasi untuk sejumlah komoditi industri tertentu ke pelabuhan yang berada di kawasan timur Indonesia (KTI), juga menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan pelaku usaha di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
Entry Point
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan memindahkan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas industri tertentu ke wilayah Indonesia timur.
Tiga titik yang ditetapkan untuk pelabuhan impor yakni Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Agus, hal tersebut bertujuan melindungi industri manufaktur dalam negeri.
“Ini sesuai dengan usulan memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia,” ujar Agus dilansir siaran pers Kemenperin, Senin (4/11/2024).
Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.
Agus menyebutkan, alasan pemindahan entry point untuk sejumlah komoditas tersebut karena rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.
Dengan demikian, pemindahan pelabuhan impor ke kawasan Indonesia bagian timur akan menjadi fokus Kabinet Merah Putih.
“Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” tegas Agus Gumiwang.
Adapun pemindahan pelabuhan impor ke wilayah Indonesia timur itu merupakan salah satu program quick wins yang dirumuskan Kemenperin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target pemerintah.
Rencana pemindahan pintu masuk importasi untuk sejumlah komoditi industri tertentu ke pelabuhan yang berada di kawasan timur Indonesia (KTI), menuai beragam reaksi dari pelaku usaha di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.[redaksi@logistiknews.id]
