LOGISTIKNEWS.ID – Pelaku usaha logistik menolak wacana Pemerintah, terkait pemindahan pintu masuk pelabuhan impor sejumlah komoditi ke kawasan timur Indonesia. Selain berpotensi mengerek cost logistik, rencana itu justru bakal menyulitkan industri nasional yang selama ini tergantung dengan importasi bahan baku untuk roda produksinya.
Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Adil Karim mengatakan, ketimbang mewacanakan pergeseran entry point pelabuhan impor, Pemerintah hendaknya fokus membangun hinterland (industri pendukungnya) terlebih dahulu di wilayah timur.
“Selama ini, hinterland tersebar di wilayah barat (Jawa dan Sumatera) dan industri telah tumbuh disitu. Jadi tak bisa dibayangkan jika pintu masuk impor (khususnya untuk bahan baku misalnya) dipindahkan ke wilayah timur. Kok semakin dijauhkan dari hinterland-nya ? ini tidak logis dalam model tata kelola perdagangan yang ideal, sebab akan membuat biaya logistik melambung,” ujar Adil kepada Logistiknews.id, pada Selasa (19/11/2024).
Dia juga mengungkapkan, infrastruktur di sejumlah wilayah timur tersebut belum menyamai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian barat, terutama dalam urusan moda transportasi sebagai penunjang aktivitas logistik.
Sehingga, jika rencana itu tetap dipaksakan, justru akan menimbulkan biaya operasional di sektor distribusi, transportasi dan logistik yang tinggi, yang multiplier efeknya pada kenaikan harga barang di pasar.
ALFI menilai, jika salah satu alasan Pemerintah untuk memindahkan entry point pelabuhan impor lantaran untuk menekan praktik penyelundupan dan melindungi industri padat karya nasional, semestinya pola penindakan dan pengawasan-nya oleh instansi terkait yang mesti ditingkatkan lagi.
“Bukan tempat masuknya (impor) yang dipindahkan, tetapi pengawasan secara melekat di pintu masuknya yang harus diperkuat. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto harus mendengarkan suara pelaku usaha untuk membatalkan wacana ini,” papar Adil.
Adil mengkhawatirkan rencana pemindahan entry point impor tersebut justru akan berdampak negatif pada perdagangan ekspor impor kita yang saat ini mulai akan bergerak sedikit tumbuh.
“Jangan gegabah dalam hal ini. Jangan sampai perdagangan domestik maupun internasional kita melemah akibat mahalnya biaya logistik yang muncul jika entry point pelabuhan impor ke kawasan timur itu dilakukan,” tegas Adil Karim.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor impor pada Oktober 2024 mengalami kenaikan, dibanding bulan sebelumnya.
Nilai ekspor pada Oktober 2024 mencapai US$24,41 miliar, atau naik 10,69 persen dibanding September 2024. Sedangkan nilai impor pada Oktober 2024 mencapai US$21,94 miliar, naik 16,54 persen dibanding September 2024.
Pelabuhan Sorong, Bitung & Kupang
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan memindahkan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas industri tertentu ke wilayah Indonesia timur.
Tiga titik yang ditetapkan untuk pelabuhan impor yakni Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.
Menurut Menperin, hal tersebut bertujuan melindungi industri manufaktur dalam negeri. Ini juga sesuai dengan usulan memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia.[am]
