LOGISTIKNEWS.ID – Pelaku usaha transportasi dan logistik meminta agar kegiatan angkutan logistik khususnya ekspor impor tidak dibatasi saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru. Alasannya, pada akhir tahun perusahaan logistik mengejar target pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Apalagi, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 %. Jadi, apapun kebijakan Kementerian tehnis mesti sinkron dengan kebijakan Presiden Prabowo tersebut.
Hal itu disampaikan, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, kepada Logistiknews.id, pada Senin (2/12/2024).
“Aptrindo minta agar aktivitas ekspor impor jangan sampai di ganggu karena peningkatan ekspor ini merupakan target nasional dan negosiasi bisnis tersebut merupakan proses panjang,” ucapnya.
Dia menyebutkan, dalam rapat kordinasi dengan Pemerintah pekan lalu, Aptrindo telah menyampaikan agar libur Nataru jangan terlalu panjang, sampai 14 hari.
“Kalau ada buka tutup (on-off) terhadap layanan truk logistik jangan terlalu lama waktunya. Kami mendengar akan rencananya mulai 20 Desember 2024 hingga 2 Desember 2025. Itu terlalu lama,” tegas Gemilang.
Aptrindo juga mengharapkan Pemerintah memberikan rasa keadilan dalam menerapkan kebijakan pengaturang angkutan penumpang (orang) dengan angkutan logistik.
“Janganlah setiap Nataru, angkutan logistik dikorbankan demi kelancaran angkutan penumpang. Padahal kalau Nataru itu bukan musim Mudik tetapi hanya akomodir orang berwisata,” papar Gemilang.
Karenanya Pemerintah, imbuhnya perlu mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha ketimbang dunia usaha terus dibayangi potensi PHK. “Jadi Pemerintah mesti hati-hati dalam hal ini,” jelasnya.
Pada pekan lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah mengundang sejumlah asosiasi dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Dirlantas Polri dan lembaga pemerintah lain untuk memberikan masukan terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan selama masa Nataru 2024/2025.
Pelaku usaha berharap bisnis tidak makin tertekan akibat kebijakan memberatkan roda ekonomi yang saat ini sudah mulai terasa berat.
Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Sri Sugy Atmanto, mengatakan banyak pihak yang memberikan masukan agar tidak ada pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 atau lebih pada saat Nataru nanti, utamanya bagi industri AMDK dan ekspor impor.
”Hampir semua asosiasi itu memberi masukan yang sama, yaitu angkutan untuk kebutuhan masyarakat banyak seperti AMDK itu bisa dikecualikan dan tidak dibatasi. Demikian juga untuk angkutan ekspor impor,” ungkapnya.
Menurutnya, pelaku industri AMDK juga menyampaikan bahwa produk AMDK tidak bisa dihentikan distribusinya terutama kemasan galon di perkotaan.
AMDK galon selain membutuhkan area gudang yang besar, juga tidak bisa terlalu lama disimpan di gudang. Karenanya, dengan adanya pelarangan saat Nataru itu, harga AMDK bisa menjadi liar alias tidak terkendali.
Dia mengatakan seharusnya ada kajian di awal untuk melihat titik macet. “Kalau ini bisa dilakukan, tanpa pembatasan pun, masalah-masalah kemacetan itu pasti bisa diatasi,” ucapnya.
Dia juga menyarankan perlunya satu kali pembahasan lagi sebelum melaunching SKB-nya (Surat Keputusan Bersama).
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda, Ateng Aryono, menyampaikan agar tidak diberlakukannya pelarangan bagi truk sumbu 3 atau lebih pada saat Nataru nanti.
”Bukan hanya kami, dari asosiasi-asosiasi lain dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, mereka juga berkomentar yang sama, yaitu memberi masukan agar tidak dilakukan pelarangan terhadap truk sumbu 3 utamanya bagi industri AMDK dan ekspor impor itu pada saat libur Nataru nanti,” ujarnya.[am]
