LOGISTIKNEWS.ID- Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) secara tegas menolak stigma atau penyebutan istilah importir nakal yang kerap di sematkan kepada para pelaku importasi yang dinilai merugikan negara melalui praktik importasi yang tidak sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau ada yang seperti itu jangan dipukul rata. Karenanya, kita semua pelaku usaha importasi di GINSI harus menghilangkan stigma importir nakal itu. Kalaupun ada (importir) yang kurang baik itu namanya oknum. Karena yang namanya oknum itu bisa ada di lembaga, instansi atau komunitas manapun. Tidak ada satu komunitaspun di dunia ini yang isinya malaikat semua,” ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI, Capt Subandi, saat menyampaikan sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-12 Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), yang diselenggarakan di Surabaya pada Kamis s/d Sabtu (5-7 Desember 2024).
Turut hadir pada kesempatan itu, Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Putut Sri Mulyanto, Dirut PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Ade Hartono, Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok, Indra Hidayat Sani, Head Pelindo Regional 3 Ali Sadikin, Dirut Terminal Peti Kemas Surabaya Wahyu Widodo, Dirut Terminal Teluk Lamong David Sirait, dan Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Adi Sugiri.
Selain itu dihadiri para pelaku usaha/asosiasi antara lain; Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto, Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Mustofa Kamal Hamka, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO) M.Roy Rayadi.
Kemudian, dihadiri Pengurus DPD Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Jawa Timur, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur, dan DPC Organda Tanjung Perak Surabaya.
Ketum GINSI, Capt Subandi menegaskan, pihaknya ingin meluruskan kepada masyarakat luas jangan sampai ada yang berpandangan seolah olah importasi itu mematikan daya saing dalam negeri.
Padahal, ujar Subandi, kegiatan importasi memberikan sumbangan devisa yang tidak sedikit terhadap negara.
“Bahkan pajak ke negara yang berasal dari kegiatan importasi itu bisa mencapai Rp. 270-283 Triliun pertahun. Jadi para pelaku usaha importasi ini seharusnya tidak di stigma negatif, karena kegiatan impor itu mampu menghidupi sektor usaha lainnya bahkan mampu membesarkan layanan di pelabuhan, termasuk dari perusahaan jasa lainnya,” ucap Subandi.
Dia menegaskan, hingga saat ini masih banyak industri nasional yang membutuhkan bahan baku nya dari luar negeri, dan karenanya hal itu bisa terpenuhi salah satunya hanya dengan melakukan importasi.
“Tidak ada di dunia ini negara yang bisa menolak impor. Karena tidak ada satu negara-pun di dunia ini yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri,” ucap Capt Subandi.
Direktur Impor Kementerian Perdagangan, Iman Kustiaman yang membuka Munas GINSI ke 12, pada kesempatan itu mewakili Mendag Budi Santoso, menyampaikan bahwa sampai saat ini struktur mayoritas impor masih didominasi oleh bahan baku (71,38%), kemudian disusul barang modal (18,77%) dan barang konsumsi (9,85%).
“Seharusnya industri nasional bergerak positif karena mayoritas importasi adalah bahan baku. Kalau mayoritas yang diimpor itu bahan konsumsi itu yang justru bahaya bagi industri kita,” ujarnya.[am]
