LOGISTIKNEWS.ID- Kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) ke sejumlah negara yang telah secara resmi dinumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025 menargetkan negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan negara itu, termasuk Indonesia yang dikenai tarif impor sebesar 32%.
Menurut Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Bortiandy Tobing, kebijakan Trump berpotensi mengakibatkan guncangan terhadap beberapa komoditas ekspor nasional.
Bukan saja karena produk nasional akan terkendala masuk ke AS, tetapi pasar ekspor di luar AS akan menjadi arena peperangan dagang yang baru dari negara-negara yang terkena tarif timbal balik.
Selain itu, ujarnya, Indonesia akan terdorong menjadi pasar peralihan dari negara-negara lain, terutama untuk produk-produk dengan grade non premium (original) dengan harga yang murah, sehingga akan mengganggu kondisi perekonomian nasional.
“Kebijakan itu juga akan berdampak pada rantai ekonomi, yakni para pengusaha akan mulai beralih kerja sama dengan perusahaan luar sebagai distributor dan para pedagang juga akan lebih memilih produk impor karena harga lebih murah,” kata Bortiandy, melalui keterangan pers-nya pada Jumat (4/5/2025).
Di sisi lain, dengan kondisi pelemahan ekonomi nasional saat ini, peranan pemerintah dalam membantu dunia usaha akan terkendala karena ruang fiskal yang sempit.
Berdasarkan laporan Februari 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun dan pendapatan pajak turun hingga 30 persen dibandingkan tahun lalu.
“Karenanya, para pelaku usaha harus mampu melakukan perbaikan secara internal dan juga melalui kolaborasi pada masing-masing asosiasi usaha,” jelasnya.
Bortiandy menyarankan perusahaan-perusahaan menjaga cashflow dalam keadaan berimbang dan semua yang berpotensi untuk menyebabkan likuiditas harus cepat diselesaikan, seperti stok yang berlebih dan sejenisnya.
Kolaborasi
Khusus untuk industri logistik, kolaborasi dan sharing menjadi kunci utama untuk menghadapi situasi ini.
Sebab, jika industri itu berjalan sendiri-sendiri, maka penyedia jasa logistik berpotensi hanya dapat menyediakan fasilitas dan teknologi usang serta layanan standar demi mencapai harga yang murah.
Bortiandy menyarankan semua pelaku ekonomi kembali melakukan review atas business plan 2025 yang telah disusun, termasuk inisiatif-inisiatif strategis pengembangan usaha.
“Berbagai pandangan dan analisis mendalam harus digunakan untuk mengambil langkah strategis ke depan melalui perencanaan matang sesuai perkembangan dinamika global,” paparnya.[am]
