LOGISTIKNEWS.ID- Pemilik barang yang diwakili Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendesak Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membuat regulasi supaya pembayaran penanganan bongkar muat petikemas atau Terminal Handling Charges (THC) dapat dibayarkan langsung oleh Pemilik barang (importir) kepada operator terminal petikemas di Pelabuhan yang layani kegiatan ekspor impor.
Dengan begitu, pembayaran THC oleh Pemilik barang impor, nantinya tidak lagi kepada Pelayaran asing atau melalui Perusahaan keagenan kapalnya yang beroperasi di Indonesia, tetapi langsung kepada operator pelabuhan di Indonesia.
Wakil Ketua Umum GINSI, Erwin Taufan menegaskan, dengan skema baru tersebut maka Negara (Indonesia) mendapatkan manfaat berupa pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan di Pelabuhan yang selama ini hilang lantaran dinikmati oleh perusahaan pelayaran asing.
Selain itu, ada kepastian biaya bagi Pemilik barang lantaran tidak dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dollar/ US$.
“Karenanya, perlu penegasan regulasinya didalam negeri seperti melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub) agar THC bisa langsung dibayarkan oleh pemilik barang kepada operator terminal peti kemas di pelabuhan Indonesia,” ujar Taufan melalui keterangan resminya pada Rabu (11/11/2026).
Dia menegaskan bahwa selama ini importir membayarkan THC tersebut kepada Pelayaran asing melalui agennya didalam negeri tanpa PPN 11%, namun kemudian pihak Agen Pelayaran tersebut hanya membayarkan yang namanya Container Handling Charges (CHC) kepada pihak Pelabuhan/operator terminal petikemas-juga tanpa PPN 11%.
“Selama ini, dalam aktifitas import menggunakan metode CIF/CNF , Pemilik barang/Importir di haruskan membayar THC di agen pelayaran asing padahal layanan tersebut dikerjakan oleh Terminal Petikemas,” ujar Taufan.
Adapun biaya THC untuk ukuran 20 FT saat ini sebesar US$.95/Box dan 40 FT sebesar US$142,5 /Box. Namun, agen Pelayaran asing itu hanya membayar ( CHC ) ke Terminal Petikemas untuk 20 FT sebesar US$.87 dan 40 FT sebesar US$.130,5.
Menurut Taufan, istilah THC maupun CHC adalah aktifitas, hanya berbeda skema pembayarannya. Dalam transaksi pembayaran THC maupun CHC tidak ada pengenaan PPN 11% dengan alasan bahwa transaksi tersebut di lakukan oleh Perusahaan Asing, akibatnya Negara mengalami Loss Oprtunity dari pendapatan pajak atas transaksi tersebut.
“Seharusnya pemilik barang membayar langsung penanganan Bongkar Muat Petikemas ke Terminal tanpa melalui Perusahaan Shipping Lines mengingat layanan tersebut di lakukan oleh Terminal Petikemas, lantaran menggunakan alat yang di investasikan oleh Terminal Petikemas, di kerjakan oleh SDM terminal Petikemas dan apabila terjadi permasalah yang menanggung juga pihak Terminal Petikemas/ Pelabuhan,” paparnya.
Jika di asumsikan, ungkapnya, kegiatan Import dan Eksport seluruh Indonesia dalam setahun mencapai 13 Juta twenty foot equivalent units (TEUs) dengan rincian ukuran Petikemas 20 FT sebesar 65 % dan ukuran 40 FT sebesar 35%.
Asumsi itu setara dengan peti kemas 20 FT yang dilayani di terminal peti kemas selama setahun rata-rata sebanyak : 8.450.000 TEUs atau setara 8.450.000 Bok, dan ukuran 40 FT sebanyak 4.550.000 TEUs atau setara 2.275.000 bok.
Sedangkan Tarif CHC yang di kenakan Terminal Petikemas kepada Shipping Line Asing tanpa PPN dengan ukuran 20 FT sebesar US$ 86 per box, dan ukuran 40 FT sebesar US$ 129 per box.
Namun jika Terminal Petikemas mengenakan biaya CHC/THC kepada Pemilik barang langsung dengan penetapan nilai tukar Per Dollar (kurs hari ini) sebesar RP.18.000, maka tarif CHC/THC Per Petikemas untuk ukuran 20 FT = 86 X RP.18.000 = RP.1.548.000 per box. Sedangkan petikemas ukuran 40 FT = 129 X RP.18.000 = RP. 2.322.000 per box
Taufan menguraikan, berdasarkan hitungan tersebut, dan jika skema pembayaran THC dapat langsung dilakukan oleh Pemilik barang kepada Terminal Petikemas di pelabuhan maka negara dalam hal ini pemerintah Indonesia berpotensi mendapatkan PPN dari aktifitas Bongkar Muat Petikemas di seluruh pelabuhan Indonesia, lebih dari Rp 2 Triliiun.
Adapun rincian pendapatan PPN tersebut berasal dari peti kemas ukuran 20 FT = ( 8.450.000 box X Rp 1.548.000 ) X 11% = RP. 1.438.866.000.000, dan ukuran 40 FT = ( 2.275.000 box X RP. 2.322.000 ) X 11% = RP. 581.080.050.000.
“Oleh sebab itu, Pemerintah RI dalam hal ini Kemenhub harus lebih tegas membuat regulasinya supaya aktifitas logistik kita tidak lagi dikuasai asing dan kita hanya bisa jadi penonton maraknya kapal-kapal asing keluar masuk Pelabuhan Indonesia,” papar Taufan.[am]
