LOGISTIKNEWS.ID- Indonesia perlu memiliki sistem logistik atau supply chain yang adaptif sebagai bagian dari kesatuan strategi nasional dalam menghadapi tantangan global, seperti adanya tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) di Menara Kadin, di Jakarta pada Jumat, (25/4/2025).
Acara ini mengangkat tema ‘Tarif 32% AS: Tantangan dan Peluang Baru dalam Ekspor, Forwarding, dan Logistik Nasional’ dan dihadiri oleh Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Anindya N. Bakrie serta para pelaku usaha di bidang logistik, maupun asosiasi terkait
Wamendag juga menjelaskan, negosiasi perdagangan tidak hanya menyangkut tarif, tetapi juga kelancaran alur logistik lintas batas dari kepabeanan, inspeksi karantina, hingga pengakuan dokumen digital.
‘Kita juga mendorong negosiasi disektor logistik tersebut,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Wamendag berpesan kepada pelaku usaha logistik jika ada masukan kepada Pemerintah dalam hal ini Kemendag dapat disampaikan langsung atau melalui direktorat tehnis terkait.
Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan, dalam sambutannya menyatakan ALFI memfokuskan pentingnya penguatan sistem logistik dan supply chain nasional sebagai langkah strategis menghadapi tantangan perdagangan global, termasuk mengahadapi rencana tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).
Dia mengatakan, kegiatan diskusi kali ini menjadi momen strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga asosiasi industri dalam merespons kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang akan memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap sejumlah produk ekspor asal Indonesia.
Akbar mengatakan penguatan tata kelola supply chain menjadi hal krusial, namun disisi lain perusahaan logistik nasional juga perlu memacu kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya.
“Jadi disini kita tidak hanya bicara soal tarif resiprokal AS itu. Namun yang paling penting adalah bagaimana membangun ekosistem logistik yang efisien, tangguh dan mampu berdaya saing global,” ujar Akbar.
Dia menyebutkan, meskipun ekspor Indonesia ke AS hanya mencakup 2% dari produk domestik bruto (PDB), namun imbas kebijakan tarif AS itu berakibat pada mitra dagang dan ekosistem logistik nasional.[am]
