LOGISTIKNEWS.ID- Pelaku usaha logistik yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendukung Pemerintah untuk mengambil kebijakan work from home (WFH) untuk semua kantor pemerintahan maupun swasta dengan menerapkan 50% bekerja dari rumah, dan hari kerja dipotong hanya tinggal 4 hari.
Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengemukakan jika langkah kebijakan tersebut benar-benar dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, maka selain berimbas pada penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) juga akan sangat positif dampaknya terhadap aktivitas logistik secara keseluruhan.
“Kebijakan WFH itu akan membuka sumbatan saluran darah logistik nasional selama ini. Pergerakan di jalan raya akan lancar dan kepastian BBM tersedia. Tetapi perlu diingat saluran secara fisik (logistik) itu jangan sampai menghambat sisi layanan administratifnya,” ujar Gemilang kepada Logistiknews.id, pada Selasa pada (20/7/2026)
Gemilang menyebutkan, jika yang dimaksud adalah kebijakan 50% Work From Home (WFH) yang akan diumumkan pemerintah untuk sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pekerja tertentu pada periode tertentu, maka dampaknya terhadap sektor logistik akan bergantung pada ruang lingkup dan lamanya kebijakan tersebut.
Secara umum, imbuhnya, dampak positifnya dapat dilihat dari dua sisi.
Pertama, Kemacetan berkurang lantaran volume kendaraan pribadi pada jam sibuk menurun dan Truk distribusi dapat menempuh perjalanan lebih cepat.
“Konsumsi BBM dan biaya operasional truk dapat turun, serta ketepatan waktu pengiriman meningkat,” ujar Gemilang.
Keduan, akan tercipta efisiensi distribusi, dimanq waktu tempuh menuju pelabuhan, kawasan industri, dan pusat distribusi menjadi lebih singkat.
Ketiga, dengan WFH maka perputaran armada logistik meningkat sehingga produktivitas kendaraan bertambah.
Namun, kata Gemilang, jika manajemen WFH tersebut tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya maka berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama jka pelayanan pada instansi pemerintahan yang berhubungan dengan layanan logistik (ekspor/impor) ikut melambat.
Gemilang mengungkapkan, apabila saat penerapan WFH tersebut instansi seperti Bea Cukai, Karantina, Pelindo, Kementerian Perhubungan, atau layanan perizinan tidak tetap beroperasi penuh, maka dapat terjadi keterlambatan penerbitan dokumen, lambatnya proses customs clearance, antrean kontainer di pelabuhan, dan meningkatnya dwelling time.
Dampak lainnya adalah permintaan angkutan tertentu menurun jika manajemen WFH tidak dilakukan dengan baik.
“Distribusi ke perkantoran (ATK, katering, air minum, perlengkapan kantor) bisa berkurang.Namun distribusi ke rumah tangga melalui e-commerce biasanya meningkat,” papar Gemilnag.
Dampak WFH, juga berpotensi bagi industri tertentu yang akan mengurangi produksinya, sehingga jika perusahaan juga menerapkan WFH dan mengurangi aktivitas produksi, volume angkutan bahan baku dan hasil produksi dapat turun.
Dampak Bagi Trucking
Ketum DPP Aptrindo mengatakan, bagi perusahaan angkutan barang, manfaat penerapann WFH terbesar akan dirasakan apabila jalan lebih lancar, pembatasan operasional truk tidak bertambah, dan seluruh layanan pelabuhan, terminal peti kemas, dan instansi pemerintah tetap berjalan 24/7 tanpa pengurangan kapasitas.
Gemilang menambahkan, namun sebaliknya, apabila WFH menyebabkan pelayanan administrasi melambat, maka biaya logistik justru meningkat akibat truk menunggu lebih lama, biaya sopir bertambah, konsumsi BBM meningkat saat antre, dan biaya penumpukan kontainer naik.
Dia menegaskan, sebagai organisasi pengusaha truk, Aptrindo pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan WFH yang bertujuan mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara.
Namun, dalam hal ini perlu menegaskan bahwa kelancaran lalu lintas harus diikuti dengan pelayanan logistik yang tetap beroperasi penuh.
“Pelabuhan, terminal peti kemas, Bea Cukai, karantina, dan seluruh instansi yang mendukung arus barang harus tetap memberikan pelayanan 24 jam tanpa pengurangan kapasitas. Sebab, logistik merupakan tulang punggung perekonomian nasional sehingga distribusi barang tidak boleh terganggu oleh pengaturan pola kerja.” tegas Gemilang
Dia menyebutkan, bahwa bagi dunia logistik, ukuran keberhasilan kebijakan WFH bukan hanya berkurangnya kemacetan, tetapi juga apakah biaya logistik nasional turun, waktu tempuh distribusi menjadi lebih singkat, dan produktivitas armada meningkat.
“Jika ketiga indikator tersebut membaik, maka kebijakan WFH dapat memberikan manfaat nyata bagi sektor logistik dan perekonomian nasional,” ucap Gemilang.[am]
